(Fatwa) Haram Ikut Pemilu

Standar

HUKUM PEMILIHAN PRESIDEN LANGSUNG DALAM

PANDANGAN SYARI’AT ISLAM

Trias Politica Dalam Telaah Kritis

Ada sesuatu yang terlupakan di tengah hiruk pikuk diskusi mengenai pasangan capres dan cawapres yang paling ideal untuk memimpin negeri ini. Perkara itu adalah, “Sesungguhnya sistem pemerintahan dan model kepemimpinan seperti apa yang dikehendaki syari’at Islam? Apakah sistem pemerintahan republik presidensil merupakan sistem pemerintahan ideal dan sejalan dengan syari’at Islam? Bolehkah kaum muslim melibatkan diri dalam pemilihan presiden langsung? Kepemimpinan seperti apa yang dikehendaki Islam?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, kita mesti memahami terlebih dahulu fakta sistem pemerintahan negeri ini.

Menurut Prof. Miriam Budiardjo, Indonesia adalah salah satu negara yang menganut doktrin trias politica. Sebuah doktrin yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga, yakni eksekutive, legislative dan yudikative. Walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit, namun penerapan doktrin trias politica dapat dilihat dari pembagian bab dalam Undang-undang Dasar 1945. Di dalam UUD 1945 telah disebutkan dengan jelas pembagian kekuasaan tersebut. Kekuasaan legislative disebutkan dengan sangat jelas pada bab III Tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara. Pada bab VII dinyatakan tentang Dewan Perwakilan Rakyat, dan bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Ini menunjukkan dengan jelas bahwa Indonesia adalah penganut doktrin trias politica. Kekuasaan eksekutive dijalankan oleh presiden bersama menteri-menterinya. Kekuasaan yudikative dipegang oleh Mahkamah Agung dan badan-badan kehakiman. Sedangkan kekuasaan legislative dijalankan oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (Prof. Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, hal. 156-157).

Konsep Trias Politica merupakan ide pokok dalam Demokrasi Barat, yang mulai berkembang di Eropa pada abad XVII dan XVIII M.

Trias Politica adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari tiga macam kekuasaan: pertama, kekuasaan legislatif atau membuat undang-undang; kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang;ketiga, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang. Trias Politica menganggap kekuasaan-kekuasaan ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian diharapkan hak-hak azasi warga negara dapat lebih terjamin.

Konsep tersebut untuk pertama kali dikemukakan oleh John Locke (1632-1704) dan Montesquieu (1689-1755). Filsuf Inggris John Locke mengemukakan konsep tersebut dalam bukunya Two Treatises on Civil Government (1690), yang ditulisnya sebagai kritik terhadap kekuasaan absolut raja-raja Stuart di Inggris serta untuk membenarkan Revolusi Gemilang tahun 1688 (The Glorious Revolution of 1688) yang telah dimenangkan oleh Parlemen Inggris.

Menurut Locke, kekuasaan negara harus dibagi dalam tiga kekuasaan yang terpisah satu sama lain; kekuasaan legislatif yang membuat peraturan dan undang-undang, kekuasaan eksekutif yang melaksanakan undang-undang dan di dalamnya termasuk kekuasaan mengadili, dan kekuasaan federatif yang meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain (dewasa ini disebut hubungan luar negeri).

Selanjutnya, pada tahun 1748, filsuf Perancis Montesquieu mengembangkan konsep Locke tersebut lebih jauh dalam bukunya L’Esprit des Lois (The Spirit of Laws), yang ditulisnya setelah dia melihat sifat despotis (sewenang-wenang) dari raja-raja Bourbon di Perancis. Dia ingin menyusun suatu sistem pemerinta­han di mana warga negaranya akan merasa lebih terjamin hak-haknya.

Dalam uraiannya, Montesquieu membagi kekuasaan dalam tiga cabang yang menurutnya haruslah terpisah satu sama lain; kekuasaan legislatif (kekuasaan untuk membuat undang-undang), kekuasaan eksekutif (kekuasaan untuk melaksana­kan undang-undang, tetapi oleh Montesquieu diutamakan tindakan di bidang politik luar negeri), dan kekuasaan yudikatif (kekuasaan mengadili atas pe­langgaran undang-undang). Ide pemisahan kekuasaan tersebut, menurut Montesquieu, dimaksudkan untuk memelihara kebebasan politik, yang tidak akan terwujud kecuali bila terdapat keamanan masyarakat dalam negeri. Montesquieu menekankan bahwa seseorang akan cenderung untuk mendominasi kekuasaan dan merusak keamanan masyarakat tersebut bila kekuasaan terpusat pada tangannya. Oleh karenanya, dia berpendapat bahwa agar pemusatan kekuasaan tidak terjadi, haruslah ada pemisahan kekuasaan yang akan mencegah adanya dominasi satu kekuasaan terhadap kekuasaan lainnya.

Montesquieu juga menekankan bahwa kebebasan akan kehilangan maknanya, tatkala kekuasaan eksekutif dan legislatif terpusat pada satu orang atau satu badan yang menetapkan undang-undang dan menjalankannya secara sewenang-wenang. Demikian pula, kebebasan akan tak bermakna lagi bila pemegang kekuasaan menghimpun kedua kekuasaan tersebut dengan kekuasaan yudikatif. Akan merupakan malapetaka —seperti yang dikemukakan oleh Montesquieu— bila satu orang atau satu badan memegang sekaligus ketiga kekuasaan tersebut dalam suatu masyara­kat.

Pada dasarnya, doktrin Trias Politica adalah doktrin yang bertentangan dengan prinsip pemerintahan dalam Islam. Ini didasarkan pada kenyataan, bahwa Islam tidak mengenal pembagian kekuasaan menjadi kekuasaan eksekutive, legislative, dan yudikative. Kewenangan tertinggi untuk menjalankan pemerintahan ada di tangan seorang Khalifah secara mutlak.

Khalifah adalah pemegang kekuasaan eksekutive dan yudikatif. Sedangkan dalam hal penetapan hukum, Khalifah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan hukum. Ia hanya memiliki kewenangan untuk menggali hukum syara’ dari dalil-dalil syara’, serta mentabanni (melegalisasi) hukum syara’ sebagai hukum negara. Pasalnya, kewenangan untuk menetapkan hukum berada di tangan Allah SWT semata, bukan di tengan Khalifah maupun majelis umat. Allah SWT berfirman:

Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik.” (Qs. al-An’âm [6]: 57).

Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir.” (Qs. al-Mâ’idah [5]: 44).

Khalifah juga memiliki kewenangan untuk melimpahkan kekuasaannya kepada orang lain. Seorang Khalifah berhak mengangkat qadliy yang mewakilinya dalam hal peradilan. Khalifah juga memiliki hak untuk mengangkat seseorang menjadi wali (kepala pemerintahan tingkat i) atau amil (kepala pemerintahan tingkat ii) yang akan membantu dirinya mengurusi urusan rakyat. Oleh karena itu, kekuasaan peradilan dan pemerintahan berada di tangan Khalifah secara mutlak. Namun demikian, ia berwenang mengangkat qadliy (hakim) dan aparatus pemerintahan yang lain yang akan membantu dirinya dalam mengurus urusan rakyat berdasarkan kaedah-kaedah pemerintahan di dalam Islam.

Kenyataan ini menunjukkan dengan jelas, bahwa doktrin trias politica yang menjadi dasar pemerintahan di negeri ini jelas-jelas bertentangan dengan syari’at Islam secara diametral. Atas dasar itu, kaum muslim mesti menolak doktrin ini. Sebab, doktrin ini nyata-nyata berseberangan dengan prinsip kepemimpinan di dalam Islam yang bersifat tunggal.

Secara obyektif, pembagian kekuasaan yang ditujukan untuk menghapuskan pemerintahan otoriter, malah melahirkan ketegangan-ketengan di tingkat elit kekuasaan yang berakibat buruk bagi masyarakat. Ini didasarkan pada kenyataan bahwa pembagian kekuasaan akan menyebabkan lahirnya dualisme kekuasaan —bahkan lebih. Dualisme kekuasaan akan mengakibatkan negara terus-menerus berada dalam instabilitas dan kekisruhan tingkat elit (vertical problem) yang siap-siap meledak menjadi problem horizontal (lihat C.W. Van Der Pot, Handboek van het Nederlandse Staatsrecht; Zwolle: Tjeenk Willink, 1953, hal. 310).

Oleh karena itu, pembagian kekuasaan bukanlah solusi cerdas untuk mengatasi otoritarianitas kekuasaan. Malah, pembagian kekuasaan akan menciptakan dualisme kekuasaan yang sama-sama otoriter.

Pada dasarnya, permasalahan utama kepemimpinan bukan terletak pada kekuasaan berada di tangan satu pihak atau tidak. Sebab, meskipun kekuasaan telah dibagi faktanya tetap saja yang paling berkuasa dan menonjol adalah satu pihak, bukan semua pihak. Sebab, jika semua pihak menonjol, tentunya tidak akan muncul kestabilan kekuasaan. Faktanya, tidak ada kekuasaan yang bersifat kolektive dan kolegial. Semua kekuasaan di dunia ini bersifat tunggal, bukan kolegial.

Kritik Atas Sistem Pemerintahan Republik: Hukum Syari’at Tentang Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Langsung

Adapun pertentangan antara sistem pemerintahan Islam dengan sistem republik dapat diringkas sebagai berikut.

Sistem republik dibangun di atas pilar sistem demokrasi, dimana kedaulatan diletakkan di tangan rakyat. Kedaulatan (siyadah/sovereignty) adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang. Rakyat berhak memerintah dan membuat aturan. Rakyat juga memiliki hak untuk menetapkan seseorang untuk menjadi penguasa, dan sekaligus hak untuk memecatnya. Rakyat juga berhak membuat aturan berupa undang-undang dasar serta perundang-undangan, termasuk berhak menghapus, mengganti serta merubahnya.

Berbeda dengan sistem pemerintahan Islam, sistem pemerintahan Islam berdiri di atas pilar ‘aqidah Islam, serta hukum-hukum syara’. Kedaulatan ada di tangan syara’, bukan di tangan umat. Umat maupun Khalifah tidak berhak membuat aturan sendiri. Sebab, yang berhak membuat aturan hanyalah Allah SWT semata. Allah SWT berfirman:

Maka demi Rabbmu, mereka (pada hekekatnya) tidak beriman, hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan.” (Qs. an-Nisâ’ [4]: 65).

Rasulullah Saw bersabda:

Tidak beriman seseorang sehingga hawa nafsunya (keinginannya) disesuaikan dengan apa yang telah aku datangkan (yaitu Hukum Syari’at Islam).

Khalifah hanya berhak mengadopsi hukum dari al-Qur’an dan Sunnah untuk dijadikan sebagai undang-undang dasar serta perundang-undangan negara. Umat tidak berhak menghentikan Khalifah. Pihak yang berwenang menghentikan Khalifah adalah syara’ semata; dalam hal ini diserahkan kepada mahkamah madzalim. Akan tetapi, rakyat tetap berhak untuk memilih dan mengangkat seseorang untuk menjadi Khalifah. Ini didasarkan kepada suatu kenyataan bahwa Islam telah menyerahkan kekuasaan di tangan umat. Oleh karena itu, umat berhak mengangkat siapa saja yang mereka pilih dan mereka bai’at untuk menjadi wakil mereka.

Dalam sistem republik presidensil, presiden berwenang menjabat sebagai kepala negara sekaligus perdana menteri. Dalam sistem republik presidensil, tidak ada kedudukan perdana menteri, namun yang ada hanyalah menteri. Semisal, Amerika Serikat, Indonesia, dan lain-lain. Sedangkan dalam sistem republik parlementer, terdapat seorang presiden dan perdana menteri. Wewenang pemerintahan dipegang perdana menteri bukan presiden. Seperti republik Perancis dan Jerman Barat.

Sistem Khilafah tidak mengenal menteri, maupun kementerian bersama seorang Khalifah, sebagaimana konsep demokrasi, yang memiliki spesialisasi tugas serta departemen-departemen tertentu. Dalam sistem Khilafah hanya ada para mu’awin (pembantu Khalifah) yang senantiasa dimintai bantuan oleh Khalifah. Tugas mu’awin adalah membantu Khalifah dalam tugas-tugas pemerintahan, serta melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan oleh Khalifah kepada mereka. Khalifah memimpin mereka, bukan dalam kapasitasnya sebagai perdana menteri atau kepala lembaga eksekutif melainkan hanya sebagai kepala negara. Ini disebabkan, bahwa dalam Islam tidak ada kabinet menteri yang bertugas membantu Khalifah dengan kewenangan tertentu. Oleh karena itu, mu’awin hanya berposisi sebagai pembantu Khalifah untuk melaksanakan wewenang-wewenang Khalifah.

Selain itu, dalam sistem republik (baik presidensil maupun parlementer), presiden bertanggungjawab di depan rakyat atau yang mewakili rakyat. Rakyat beserta wakilnya berhak untuk memberhentikan presiden, karena kedaulatan di tangan rakyat.

Berbeda dengan sistem keKhilafahan, Khalifah, sekalipun bertanggungjawab di hadapan umat dan wakil-wakil mereka, termasuk menerima kritik dan koreksi dari umat serta wakil-wakilnya, namun umat dan wakil-wakilnya tidak berhak memberhentikan Khalifah. Khalifah juga tidak akan diberhentikan kecuali apabila menyimpang dari hukum syara’ yang menyebabkan ia harus diberhentikan. Adapun yang menentukan pemberhentiannya adalah mahkamah madzalim.

Jabatan pemerintahan (presiden atau perdana menteri) dalam sistem republik, baik presidensil maupun parlementer, senantiasa dibatasi dengan masa jabatan tertentu, yang tidak mungkin melebihi dari masa jabatan tersebut. Berbeda dengan sistem Khilafah, dalam sistem Khilafah tidak mengenal masa jabatan tertentu. Namun, batas masa jabatannya ditentukan berdasarkan kaedah, apakah Khalifah masih menerapkan hukum syara’ atau tidak. Oleh karena itu, selama Khalifah masih melaksanakan hukum syara’ dengan cara menegakkan dan menerapkan hukum-hukum syara’ kepada seluruh manusia di dalam pemerintahannya, berdasarkan Kitabullah dan Sunnah RasulNya, maka dia tetap berstatus sebagai Khalifah, sekalipun masa jabatannya amat panjang. Akan tetapi, bila Khalifah meninggalkan hukum syara’ serta tidak menerapkan hukum-hukum tersebut, maka berakhirlah masa jabatannya, walaupun baru sehari semalam. Dalam kondisi semacam ini Khalifah wajib diberhentikan.

Atas dasar itu, sistem pemerintahan Islam berbeda sama sekali dengan sistem republik. Karena itu, pendapat yang menyatakan bahwa Islam memperbolehkan mengadopsi sistem republik, atau menyebut “Republik Islam”, merupakan pendapat yang jauh bahkan bertentangan secara diametrikal dengan Islam.

Dari uraian di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa dari sisi asas, sistem pemerintahan republik, baik parlementer maupun presidensil, jelas-jelas bertentangan dengan syari’at Islam. Jika asasnya saja sudah batal, tentunya kaum muslim tidak perlu lagi menyibukkan diri dengan diskusi-diskusi yang bersifat cabang. Sebab, dari sisi asasnya, sistem pemerintahan republik presidensil bertentangan dengan Islam. Siapa saja yang menduduki jabatan presiden sistemnya tetap tidak akan berubah. Oleh karena ini, diskusi mengenai pasangan capres dan cawapres yang ideal adalah diskusi tak bermutu yang akan memalingkan umat Islam dari persoalan sebenarnya, yakni mengkritik sistem pemerintahannya. Selama sistem pemerintahannya bertentangan dengan syari’at Islam, mustahil akan lahir kepemimpinan ideal yang berpihak kepada Islam dan kaum muslim.

Jika demikian, keterlibatan kaum muslim dalam pemilihan presiden dan wakil presiden langsung adalah tindakan yang jelas-jelas bertentangan dengan prinsip dan syari’at Islam. Lebih dari itu, keterlibatan kaum muslim dalam pemilihan capres dan cawapres tak ubahnya dengan keikutsertaan mereka dalam melanggengkan sistem pemerintahan demokratik sekuler. Untuk itu, kaum muslim harus menolak pemilihan presiden dan wakil presiden langsung.

Kepemimpinan Dalam Pandangan Islam

Pada dasarnya, kepemimpinan itu adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah SWT. Oleh karena itu, Islam telah menggariskan beberapa kedah yang berhubungan dengan kepemimpinan. Kaedah-kaedah tersebut dapat diringkas sebagai berikut:

a. Kepemimpinan Bersifat Tunggal

Dalam pandangan Islam, kepemimpinan negara itu bersifat tunggal. Tidak ada dualisme kekuasaan di dalam Islam. Kekuasaan berada di tangan seorang Khalifah secara mutlak. Seluruh kaum muslim harus menyerahkan loyalitasnya kepada seorang pemimpin yang absah. Mereka tidak diperbolehkan memberikan loyalitas kepada orang lain, selama Khalifah yang absah masih berkuasa dan memerintah kaum muslim dengan hukum Allah SWT.

Dalam hal ini, Rasulullah Saw bersabda:

Siapa saja yang telah membai’at seorang Imam (Khalifah), lalu ia memberikan uluran tangan dan buah hatinya, hendaknya ia mentaatinya jika ia mampu. Apabila ada orang lain hendak merebutnya (kekuasaan itu) maka penggallah leher orang itu.” [HR. Muslim].

Siapa saja yang datang kepada kamu sekalian, sedangkan urusan kalian berada di tangan seorang Khalifah, kemudian dia ingin memecah-belah kesatuan jama’ah kalian, maka bunuhlah ia.” [HR. Muslim].

Apabila dibai’at dua orang Khalifah, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya.” [HR. Muslim].

Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hazim yang mengatakan, “Aku telah mengikuti majelis Abu Hurairah selama 5 tahun, pernah aku mendegarnya menyampaikan hadits dari Rasulullah Saw. Yang bersabda:

Dahulu, Bani Israil selalu dipimpin dan dipelihara urusannya oleh para Nabi. Setiap kali seorang Nabi meninggal, digantikan oleh Nabi yang lain. Sesungguhnya tidak akan ada Nabi sesudahku. (Tetapi) nanti akan ada banyak Khalifah.” Para shahabat bertanya, “Apakah yang engkau perintahkan kepada kami?” Beliau menjawab, “Penuhilah bai’at yang pertama, dan yang pertama itu saja. Berikanlah kepada mereka haknya karena Allah nanti akan menuntut pertanggungjawaban mereka terhadap rakyat yang dibebankan urusannya kepada mereka.

Riwayat-riwayat ini menunjukkan dengan jelas, bahwa kepemimpinan dalam Islam bersifat tunggal, bukan bersifat kolegial. Dari riwayat-riwayat di atas kita bisa menyimpulkan bahwa tidak ada pembagian kekuasaan di dalam Islam.

b. Kepemimpinan Islam Itu Bersifat Universal.

Kepemimpinan Islam itu bersifat univeral, bukan bersifat local maupun regional. Artinya, kepemimpinan di dalam Islam diperuntukkan untuk muslim maupun non muslim. Sedangkan dari sisi konsep kewilayahan, Islam tidak mengenal batas wilayah negara yang bersifat tetap sebagaimana konsep kewilayahan negara bangsa. Batas wilayah Daulah Khilafah Islamiyyah tidak tetap, akan tetapi terus melebar hingga mencakup seluruh dunia, seiring dengan aktivitas jihad dan futuhat. Al-Qur’an telah menjelaskan hal ini dengan sangat jelas. Allah SWT berfirman:

Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui.” (Qs. Saba’[34]: 28).

Katakanlah: ‘Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan RasulNya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatNya (kitab-kitabNya) dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk’.” (Qs. al-A’râf [7]: 158).

Rasulullah Saw juga bersabda:

Saya diutus untuk bangsa yang berkulit merah hingga yang berkulit hitam.

Nash-nash di atas merupakan bukti yang nyata bahwa kepemimpinan di dalam Islam bersifat universal, bukan hanya untuk umat Islam semata, akan tetapi juga ditujukan bagi seluruh umat manusia.

c. Kepemimpinan Itu Adalah Amanah

Pada dasarnya, kepemimpinan itu adalah amanah yang membutuhkan karakter dan sifat-sifat tertentu. Dengan karakter dan sifat tersebut seseorang akan dinilai layak untuk memegang amanah kepemimpinan. Atas dasar itu, tidak semua orang mampu memikul amanah kepemimpinan, kecuali bagi mereka yang memiliki sifat-sifat kepemimpinan. Sifat-sifat kepemimpinan yang paling menonjol ada tiga.

Pertama, al-quwwah (kuat). Seorang pemimpin harus memiliki kekuatan ketika ia memegang amanah kepemimpinan. Kepemimpinan tidak boleh diserahkan kepada orang-orang yang lemah. Dalam sebuah riwayat dituturkan, bahwa Rasulullah Saw pernah menolak permintaan dari Abu Dzar al-Ghifariy yang menginginkan sebuah kekuasaan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Abu Dzar berkata, “Aku berkata kepada Rasulullah Saw, “Ya Rasulullah tidakkah engkau mengangkatku sebagai penguasa (amil)?” Rasulullah Saw menjawab, “Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau orang yang lemah. Padahal, kekuasaan itu adalah amanah yang kelak di hari akhir hanya akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali orang yang mengambilnya dengan hak, dan diserahkan kepada orang yang mampu memikulnya.

Yang dimaksud dengan kekuatan di sini adalah kekuatan ‘aqliyyah dan nafsiyyah.

Seorang pemimpin harus memiliki kekuatan akal yang menjadikan dirinya mampu memutuskan kebijakan yang tepat dan sejalan dengan akal sehat dan syari’at Islam. Seorang yang lemah akalnya, pasti tidak akan mampu menyelesaikan urusan-urusan rakyatnya. Lebih dari itu, ia akan kesulitan untuk memutuskan perkara-perkara pelik yang harus segera diambil tindakan. Pemimpin yang memiliki kekuatan akal akan mampu menelorkan kebijakan-kebijakan cerdas dan bijaksana yang mampu melindungi dan mensejahterakan rakyatnya. Sebaliknya, pemimpin yang lemah akalnya, sedikit banyak pasti akan merugikan dan menyesatkan rakyatnya.

Selain harus memiliki kekuataan ‘aqliyyah, seorang pemimpin harus memiliki kekuatan nafsiyyah (kejiwaan). Kejiwaan yang kuat akan mencegah seorang pemimpin dari tindakan tergesa-gesa, sikap emosional, dan tidak sabar. Seorang pemimpin yang lemah kejiwaannya, cenderung akan mudah mengeluh, gampang emosi, serampangan dan gegabah dalam mengambil tindakan. Pemimpin seperti ini tentunya akan semakin menyusahkan rakyat yang dipimpinnya.

Kedua, al-taqwa (ketaqwaan). Ketaqwaan adalah salah satu sifat penting yang harus dimiliki seorang pemimpin maupun penguasa. Sebegitu penting sifat ini, tatkala mengangkat pemimpin perang maupun ekspedisi perang, Rasulullah Saw selalu menekankan aspek ini kepada para amirnya.

Dalam sebuah riwayat dituturkan bahwa tatkala Rasulullah Saw melantik seorang amir pasukan atau ekspedisi perang belia berpesan kepada mereka, terutama pesan untuk selalu bertaqwa kepada Allah SWT dan bersikap baik kepada kaum muslim yang bersamanya.[HR. Muslim & Ahmad].

Pemimpin yang bertaqwa akan selalu berhati-hati dalam mengatur urusan rakyatnya. Pemimpin seperti ini cenderung untuk tidak menyimpang dari aturan Allah SWT. Ia selalu berjalan lurus sesuai dengan syari’at Islam. Ia sadar bahwa, kepemimpinan adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hari akhir. Untuk itu, ia akan selalu menjaga tindakan da perkataannya. Berbeda dengan pemimpin yang tidak bertaqwa. Ia condong untuk menggunakan kekuasaannya untuk menindas, mendzalimi dan memperkaya dirinya. Pemimpin seperti ini merupakan sumber fitnah dan penderitaan.

Ketiga, al-rifq (lemah lembut) tatkala bergaul dengan rakyatnya. Sifat ini juga sangat ditekankan oleh Rasulullah Saw. Dengan sifat ini, pemimpin akan semakin dicintai dan tidak ditakuti oleh rakyatnya. Dalam sebuah riwayat dikisahkan, bahwa ‘Aisyah ra berkata:

Saya mendengar Rasulullah Saw berdoa di rumah ini, ‘Ya Allah, siapa saja yang diserahi kekuasaan untuk mengurusi urusan umatku, kemudian ia memberatkannya, maka beratkanlah dirinya, dan barangsiapa yang diserahi kekuasaan untuk mengurus urusan umatku, kemudian ia berlaku lemah lembut, maka bersikap lembutlah kepada dirinya’.” [HR. Muslim].

Selain itu, seorang pemimpin mesti berlaku lemah lembut, dan memperhatikan dengan seksama kesedihan, kemiskinan, dan keluh kesah masyarakat. Ia juga memerankan dirinya sebagai pelindung dan penjaga umat yang terpercaya. Ia tidak pernah menggunakan kekuasaannya untuk menghisap dan mendzalimi rakyatnya. Ia juga tidak pernah memanfaatkan kekuasaannya untuk memperkaya diri, atau menggelimangkan dirinya dalam lautan harta, wanita dan ketamakan. Ia juga tidak pernah berfikir untuk menyerahkan umat dan harta kekayaan mereka ke tangan-tangan musuh. Dirinya selalu mencamkan sabda Rasulullah Saw:

Barangsiapa diberi kekuasaan oleh Allah SWT untuk mengurusi urusan umat Islam, kemudian ia tidak memperhatikan kepentingan, kedukaan, dan kemiskinan mereka, maka Allah SWT tidak akan memperhatikan kepentingan, kedukaan, dan kemiskinannya di hari kiamat.” [HR. Abu Dâwud & at-Tirmidzi].

Untuk itu, seorang pemimpin mesti memperhatikan urusan umat dan bergaul bersama mereka dengan cara yang baik. Seorang pemimpin tidak hanya dituntut memiliki kecakapan dalam hal pemerintahan dan administasi, akan tetapi ia juga harus memiliki jiwa kepemimpinan yang menjadikan dirinya ditaati dan dicintai oleh rakyatnya.

d. Kepemimpinan Adalah Tugas Pengaturan, Bukan Kekuasaan Otoriter

Pada dasarnya, kepemimpinan di dalam Islam merupakan jabatan yang berfungsi untuk pengaturan urusan rakyat. Seorang pemimpin adalah pengatur bagi urusan rakyatnya dengan aturan-aturan Allah SWT. Selama pengaturan urusan rakyat tersebut berjalan sesuai dengan aturan Allah, maka ia layak memegang jabatan pemimpin. Sebaliknya, jika ia telah berkhianat dan mengatur urusan rakyat dengan aturan kufur, maka pemimpin semacam ini tidak wajib untuk ditaati.

Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hazim yang mengatakan, “Aku telah mengikuti majelis Abu Hurairah selama 5 tahun, pernah aku mendegarnya menyampaikan hadits dari Rasulullah Saw. Yang bersabda:

Dahulu, Bani Israil selalu dipimpin dan dipelihara urusannya oleh para Nabi. Setiap kali seorang Nabi meninggal, digantikan oleh Nabi yang lain. Sesungguhnya tidak akan ada nabi sesudahku. (Tetapi) nanti akan ada banyak Khalifah.” Para shahabat bertanya, “Apakah yang engkau perintahkan kepada kami?” Beliau menjawab, “Penuhilah bai’at yang pertama, dan yang pertama itu saja. Berikanlah kepada mereka haknya karena Allah nanti akan menuntut pertanggungjawaban mereka terhadap rakyat yang dibebankan urusannya kepada mereka.

Tatkala menjelaskan hadits yang berbunyi, “Imam adalah penjaga, dan bertanggungjawab terhadap rakyatnya”, Imam Badrudin al-Aini, menyatakan, “Hadits ini menunjukkan bahwa urusan dan kepentingan rakyat menjadi tanggungjawab seorang Imam (Khalifah). Tugas seorang Imam dalam hal ini adalah memikul urusan rakyat dengan memenuhi semua hak mereka.

Walhasil, seorang pemimpin harus selalu menyadari bahwa kekuasaan yang digenggamnya tidak boleh diperuntukkan untuk hal-hal yang bertentangan dengan syari’at, misalnya untuk memperkaya diri, mendzalimi, maupun untuk mengkhianati rakyatnya. Namun, kekuasaan itu ia gunakan untuk mengatur urusan rakyat sesuai dengan aturan-aturan Allah SWT.

e. Kepemimpinan Itu Bersifat Manusiawi

Kepemimpinan di dalam Islam bersifat manusiawi. Artinya, seorang pemimpin bukanlah orang yang bebas dari dosa dan kesalahan. Ia bisa salah dan lupa, alias tidak ma’shum (terbebas dari dosa). Untuk itu, syarat kepemimpinan di dalam Islam bukanlah kema’shuman akan tetapi keadilan. Dengan kata lain, seorang pemimpin tidak harus ma’shum (bahkan tidak boleh menyakini ada pemimpin yang ma’shum), akan tetapi cukup memiliki sifat adil.

Adil adalah orang yang terkenal konsisten dalam menjalankan agamanya (bertaqwa dan menjaga kehormatan). Orang yang fasiq —lawan dari sifat adil—tidak boleh menjadi seorang pemimpin atau penguasa. Allah SWT berfirman:

Hendaknya menjadi saksi dua orang yang adil dari kamu sekalian.” (Qs. ath-Thalâq [65]: 2).

Seorang penguasa (Khalifah) memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan para saksi. Jika saksi saja diharuskan memiliki sifat adil, lebih-lebih lagi seorang pemimpin (Khalifah). Walhasil, seorang pemimpin harus memiliki sifat adil, dan tidak harus ma’shum.

Inilah beberapa kaedah penting yang perlu diperhatikan oleh setiap pemimpin dan penguasa. Siapa saja yang memperhatikan kaedah-kaedah ini, ia akan menjadi seorang pemimpin yang berhasil dan dicintai oleh orang-orang yang dipimpinnya. Sebaliknya, siapa saja yang mengabaikan kaedah-kaedah ini, dirinya tidak akan mungkin berhasil menjadi pemimpin berwibawa yang dicintai dan dipatuhi rakyatnya.

About these ads

2 thoughts on “(Fatwa) Haram Ikut Pemilu

  1. Agus Kodri

    NKRI itu terbangun dari Bangsa Indonesia dilahirkan terlebih dahulu, baru kemudian Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dibentuk. Tatanan sistem NKRI ini yang terbangun dari kebenaran perjalanan sejarah Bangsa Indonesia adalah unique (satu-satunya) di dunia, yaitu Bangsa Indonesia adalah pondasi NKRI. Semua negara di dunia terbangun dari negara dibentuk terlebih dahulu, baru kemudian bangsanya dilahirkan. Sehingga, tatanan sistem mereka negara yang menjadi pondasi, USA misalnya. Disinilah mereka menggunakan sistem pemerintahan yang disebut trias politika. Seharusnya, bila NKRI dibangun berdasarkan kebenaran sejarah bangsanya dengan sebenar-benarnya, maka ada perbedaan dengan mereka, yaitu keberadaan MPR sebagai Lembaga Bangsa yang pada saat melaksanakan kedaulatan rakyat sepenuhnya akan berfungsi sebagai Lembaga Tertinggi Negara. Artinya sistem pemerintahan kita dapat disebut tidak menggunakan trias politika secara totalitas, atau lebih tepatnya sistem pemerintahan NKRI menggunakan sistem pemerintahan yang kita beri nama kwarta politika. Disinilah perbedaan kwarta politika dengan trias politika, dimana kwarta politika memiliki sistem yang kontinyu dari kedaulatan rakyat dengan bangunan kekuasaan yang dibentuk. Sedangkan, trias politika memiliki sifat yang diskontinyu dari kedaulatan rakyat dengan bangunan kekuasaan yang dibentuk. Prosses pengangkatan pemimpinnya pun berbeda, kwarta poliyika menggunakan proses Musyawarah untuk Mufakat Berjenjang Keatas dengan RT/RW sebagai institusi terkecil hidup bermasyarakatnya Bangsa Indonesia sebagai organisasi pembentuk bangunan kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara Kebangsaan. Sedangkan, mereka menggunakan partai-partai politik sebagai institusi terkecil pembentuk bangunan kekuasaan yang disebut pemerintahan negara demokrasi. Singkat kata, pemilu untuk mengangkat pejabat tinggi negara sebagai pemimpin dengan proses demokrasi dengan penetapan jumlah suara terbanyak adalah bentuk pengingkaran terhadap lintasan kebenaran perjalanan sejarah Bangsa Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa lintasan kebenaran perjalanan sejarah Bangsa Indonesia adalah ketetapan Allah sebagai karunia dari sisi-Nya kepada seluruh Bangsa Indonesia. Dengan bahasa lainnya adalah bahwa pemilu yang dilaksanakan di Indonesia sekarang merupakan bentuk pengingkaran atas karunia Allah yang dipaksakan kepada Bangsa Indonesia. Naudzubillahimindzalik… Wallahu’alam bishawab.. ASHK.

  2. Agus Kodri

    Assalamu’alaikum.. SILA I PANCASILA, baik sebagai dasarnya Indonesia merdeka maupun sebagai dasar negara, menunjukkan bahwa kehidupan Kebangsaan Indonesia dan bangunan Tatanan Sistem NKRI harus dibangun dengan membawakan sikap keberpihakan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki makna sikap keberpihakan kepada Tuhan yang tidak ada awal dan tidak ada akhir (dijabarkan dari epistemologi kata “Esa”), yaitu Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta seluruh kehidupan yang ada di antara ke duanya. Sebagaimana Allah Tetapkan perbandingan akan hak/bagian laki-laki terhadap perempuan adalah bahwa bahagian seorang laki-laki sebanyak bahagian dua orang perempuan. ALLAH MENERANGKAN (HUKUM INI) KEPADA MANUSIA SUPAYA MANUSIA TIDAK SESAT. (Dasar yang digunakan adalah Q.S An Nisaa': 176).

    Pelaksanaan Pemilu, khususnya Pemilu Legislatis (PILLEG) 2014 ya akan dilaksanakan pada 9 April 2014 yang akan disusul dengan PILPRES 2014, untuk mengangkat ANGGOTA DPR/DPRD dan PRESIDEN RI sebagai pejabat tinggi negara dengan metoda proses demokrasi dengan penetapan jumlah suara terbanyak menetapkan bahwa perbandingan hak suara laki-laki terhadap hak suara perempuan adalah 1 : 1 (one man one vote). Bila kita bersikap berpihak kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan sebenar-benarnya, kondisi/kebijakan itu tidak pernah akan dibuat untuk dilaksanakan. Inilah bukti bahwa kebijakan yang dibuat tidak didasarkan kepada Pancasila sebagai Ilmu Kehidupan (berbangsa dan bernegara) Bangsa Indonesia. Akhirnya, kebijakan yang dibuat itu PASTI sesat dan menyesatkan kehidupan Kebangsaan Indonesia yang, akhirnya, akan merusak Tatanan Sistem NKRI. INILAH BENTUK PENGINGKARAN terhadap LINTASAN KEBENARAN PERJALANAN SEJARAH BANGSA INDONESIA.

    Bangsa Indonesia HARUS KEMBALI kepada MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT BERJENJANG KEATAS sebagai JATIDIRI BANGSA yang sebaiknya digunakan sebagai proses untuk mengangkat pemimpin mulai dari Ketua RT/RW hingga Presiden RI secara berkesinambungan dengan menggunakan KWARTA POLITIKA sebagai bangunan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 45, sebagai Negara Kebangsaan yang unique (satu-satunya) di dunia. Sehingga, orang-orang Bangsa Indonesia tidak pernah akan mengingkari kebenaran perjalanan sejarah bangsanya di dalam membangun kehidupan Kebangsaan Indonesia dan Tatanan Sistem NKRI. Akhirnya, tidak ada lagi kebijakan yang dibuat yang menghalang-halangi kehidupan orang-orang Bangsa Indonesia dari jalan Allah, Tuhan Yang Maha Esa. INILAH MAKNA TEGAKNYA SILA I PANCASILA SEBAGAI DASARNYA INDONESIA MERDEKA DAN DASAR NEGARA! Agus Salim Harimurti Kodri, Kepala GARDUBESAR PEJUANG TANPA AKHIR (PETA), PANGLIMA BIREV.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s