(Fatwa) Haram Ikut Pemilu

Standar

HUKUM PEMILU DAN PARLEMEN DALAM PANDANGAN ISLAM

Hukum Asal Pemilu: Memahami Fakta Parlemen dan Pemilu

Dalam pandangan Islam, hukum asal pemilu dan melibatkan diri di dalamnya adalah mubah. Ini didasarkan pada kenyataan bahwa, pemilu merupakan aqad wakalah dalam hal aspirasi dan pendapat. Selama rukun dan syarat wakalahnya telah terpenuhi dan sejalan dengan prinsip Islam, maka absahlah akad wakalah tersebut.

Dalam sebuah riwayat dituturkan bahwa, pada saat bai’at al-‘aqabah II, Rasulullah meminta 12 orang sebagai wakil dari 75 orang Madinah yang membai’at beliau Saw. Lalu, 75 orang tersebut memilih 12 orang sebagai wakil mereka. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah Saw telah melakukan aktivitas wakalah.

Akan tetapi, pemilu dalam sistem Islam tentu saja berbeda dengan pemilu dalam sistem pemerintahan demokratik. Asas, prinsip, maupun tujuan-tujuannya saling bertolak belakang dan bertentangan.

Pemilu di dalam sistem demokratik, terikat dengan prinsip dan sistem demokrasi-sekuler. Pemilu dalam sistem demokrasi ditujukan untuk memilih wakil rakyat yang memiliki beberapa fungsi, salah satunya adalah fungsi legislasi dan kontrol. Hal ini dijelaskan di dalam undang-undang no.12 tahun 2003 tentang pemilihan umum. Di dalam pasal 3 undang-undang tersebut dinyatakan:

Pemilu diselenggarakan untuk memilih DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupataen/Kota.

Adapun tugas, wewenang dan kewajiban lembaga legislative di atas (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) diterangkan dalam Undang-undang No. 22 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD & DPRD.

Tugas dan kewenangan MPR dicantumkan dalam bagian keempat, pasal 11, yakni:

mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar.

melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilu dalam Sidang Paripurna MPR.

memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatakan untuk menyampaikan penjelasan di dalam Sidang Paripurna MPR;

melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya;

memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatna dalam waktu enam puluh hari;

memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dan dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari;

menetapkan Peraturan Tata Tertib dan kode etik MPR.

Sedangkan kewajiban anggota MPR termaktub dalam pasal 13, diantaranya adalah:

mengamalkan Pancasila

melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan;

menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan kerukunan nasional.

Sedangkan tugas dan wewenang DPR ditetapkan dalam pasal 26. Tugas dan wewenang DPR ada 16 perkara, diantaranya adalah:

membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama;

membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Kewajiban anggota DPR dijelaskan dalam pasal 29, diantaranya adalah:

mengamalkan Pancasila

melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;

melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tugas dan wewenang DPD diatur dalam pasal 42; sedangkan tugas dan wewenang DPRD dijelaskan dalam psal 62.

Di dalam undang-undang no.22 tahun 2003 tentang Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD & DPRD, juga dijelaskan dengan sangat jelas bahwa DPR, DPRD memiliki tiga fungsi yang menonjol, yakni: (1) fungsi legislasi, (2) anggaran, (3) pengawasan (lihat undang-undang no. 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD & DPRD; pasal 25 dan pasal 61).

Inilah fakta-fakta yang berhubungan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban badan legislative yang ada di dalam sistem pemerintahan demokratik sekuler.

Selain itu, pemilu dalam negara demokratik merupakan mekanisme pemerintahan yang ditujukan untuk mempertahankan sistem demokratik-sekuleristik. Kenyataan ini tampak jelas dalam undang-undang no.12 tahun 2003, Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bab I Ketentuan Umum, yang menyatakan:

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Lebih dari itu, di dalam undang-undang yang sama juga dinyatakan dengan sangat jelas bahwa partai politik maupun perorangan tidak boleh mengkampanyekan materi-materi yang mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Dalam pasal 74 dinyatakan:

Dalam kampanye pemilu dilarang mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Aturan ini semakin memperjelas bahwa pemilu merupakan media untuk melanggengkan rejim demokratik-sekuleristik yang jelas-jelas bertentangan dengan ‘aqidah dan syari’at Islam.

Dalam sistem demokrasi, wakil rakyat —badan legislative— adalah lembaga yang bertugas membuat dan mengesahkan undang-undang. Ini didasarkan pada kenyataan bahwa, prinsip utama negara demokrasi adalah “kedaulatan ada di tangan rakyat”, “vox populi vox dei”. Prinsip ini telah menempatkan rakyat atau wakil rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Yang dimaksud dengan kedaulatan di sini adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat aturan dan undang-undang. Sedangkan kepala negara (lembaga eksekutif) bertugas melaksanakan undang-undang.

Dalam sistem pemerintahan Islam, pemilu merupakan media untuk memilih anggota majelis ummat, serta salah satu cara (uslub) untuk memilih seseorang yang akan dicalonkan sebagai kepala negara (Khalifah).

Pada dasarnya, fakta majelis ummat —dalam pemerintahan Islam— berbeda dengan fakta parlemen yang ada di dalam sistem pemerintahan demokratik. Keanggotaan, mekanisme pengambilan pendapat, dan wewenang majelis ummat berbeda dengan kenggotaan, mekanisme pengambilan pendapat, dan wewenang yang ada dalam parlemen demokratik.

Keanggotaan. Dari sisi keanggotaan, majelis umat terdiri dari muslim dan non muslim, baik laki-laki maupun wanita. Akan tetapi, non muslim tidak diperkenankan memberikan aspirasi dalam hal pemerintahan maupun hukum. Mereka hanya berhak menyampaikan koreksi atau aspirasi-aspirasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan dan penerapan hukum negara. Sedangkan dalam sistem demokrasi, muslim maupun non muslim diberi hak sepenuhnya untuk menyampaikan aspirasi dalam hal apapun secara mutlak.

Mekanisme pengambilan pendapat. Dari sisi mekanisme pengambilan pendapat, majelis umat terikat dengan ketentuan-ketentuan berikut ini.

Tidak ada musyawarah dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan hukum syara’ dan pendapat-pendapat syar’iah. Sebab, perkara-perkara semacam ini telah ditetapkan berdasarkan nash-nash al-Qur’an dan sunnah. Kaum muslim hanya diwajibkan untuk berijtihad menggali hukum-hukum syara’ dari keduanya. Pengambilan pendapat dalam masalah hukum, harus ditempuh dengan jalan ijtihad oleh seorang mujtahid yang memiliki kemampuan, bukan disidangkan kemudian ditetapkan berdasarkan suara mayoritas. Dengan kata lain, tidak semua orang berhak dan mampu menggali hukum (ijtihad). Hanya orang-orang yang memiliki kemampuan saja yang berhak mengambil hukum dari nash-nash syara’. Jika ada perbedaan pendapat dalam masalah hukum dan pendapat syari’at, maka perbedaan ini harus dikembalikan kepada pendapat yang rajih (lebih kuat). Suara mayoritas maupun musyawarah mufakat tidak berlaku pada perkara-perkara semacam ini.

Perkara-perkara yang berhubungan dengan definisi dari suatu perkara, baik definisi yang bersifat syari’iyyah maupun non syari’iyyah; misalnya, definisi tentang hukum syara’, masyarakat, akal, dan lain sebagainya; harus dikembalikan kepada definisi yang paling sesuai dengan fakta yang hendak didefinisikan. Tidak ada pengambilan pendapat dalam masalah ini. Pada perkara-perkara semacam ini, prinsip suara mayoritas tidak berlaku, bahkan tidak boleh diberlakukan

Perkara-perkara yang membutuhkan keahlian dan pengetahuan, maka pengambilan keputusan dalam masalah ini harus dirujukkan kepada orang yang memang ahli dalam masalah ini. Misalnya, untuk menetapkan obat apa yang paling mujarab untuk sebuah penyakit, kita harus bertanya kepada seorang dokter ahli. Pendapat dokter harus diutamakan dibanding dengan pendapat-pendapat orang yang tidak ahli dalam masalah ini, meskipun suaranya mayoritas. Rasulullah Saw menganulir pendapat beliau, dan mengikuti pendapat Khubaib bin Mundzir. Sebab, Rasulullah Saw memahami, bahwa Khubaib adalah orang yang lebih ahli dalam menetapkan posisi yang harus ditempati kaum muslim untuk bertahan. Dalam perkara-perkara semacam ini, pengambilan keputusan dikembalikan kepada orang yang ahli. Prinsip suara mayoritas, sebagaimana yang diberlakukan pada sistem demokrasi —tidak berlaku pada perkara-perkara semacam ini.

Perkara-perkara yang berhubungan dengan suatu aktivitas yang hendak dikerjakan, atau masalah teknis, maka pengambilan keputusan didasarkan pada suara mayoritas. Hanya pada perkara ini saja prinsip suara mayoritas ditegakkan. Para shahabat mengambil keputusan untuk menyongsong musuh di luar kota Madinah berdasarkan suara mayoritas.

Prinsip-prinsip pengambilan pendapat semacam ini tentu saja berbeda dan bertentangan secara diametral dengan mekanisme pengambilan pendapat dalam sistem demokrasi. Dalam pandangan Islam, pengambilan pendapat hanya terjadi dalam hal-hal teknis dan perkara-perkara yang tidak membutuhkan penelitian dan kajian. Ini menunjukkan dengan sangat jelas, bahwa mekanisme pengambilan pendapat yang dilakukan oleh majelis umat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh anggota parlemen demokratik.

Kewenangan. Dari sisi kewenangan, majelis umat memiliki 4 kewenangan sebagai berikut:

Setiap hal yang termasuk dalam kategori masyurah (perkara-perkara yang bisa dimusyawarhkan; misalnya masalah teknis dan perkara yang tidak membutuhkan penelitian dan kajian) yang berhubungan dengan urusan dalam negeri harus diambil berdasarkan pendapat majelis umat, misalnya, urusan ketatanegaraan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain-lain. Dalam hal ini pendapat majelis umat bersifat mengikat. Hal-hal yang berada di luar kategori masyurah, maka pendapat majelis umat tidak harus diambil. Pendapat majelis umat tidak harus diambil dalam urusan politik luar negeri, keuangan dan militer.

Majelis umat berhak meminta pertanggungjawaban pemerintah terhadap seluruh kegiatan yang terjadi sehari-hari, baik menyangkut urusan dalam negeri, keuangan maupun militer. Pendapat majelis umat dalam hal semacam ini bersifat mengikat selama tidak bertentangan dengan hukum syari’at. Jika terjadi perbedaan pendapat antara majelis umat dengan penguasa dalam menilai suatu kegiatan dilihat dari sisi hukum syara’, maka semua itu dikembalikan kepada mahkamah madzalim.

Majelis umat berhak menyampaikan mosi tidak percaya kepada para wali dan mu’awwin. Dalam hal ini pendapat majelis umat bersifat mengikat, dan Khalifah wajib memberhentikan mereka.

Hukum-hukum yang akan diberlakukan Khalifah dalam perundang-undangan disampaikan kepada majelis umat. Kaum muslim yang menjadi anggota majelis umat berhak mendiskusikan dan mengeluarkan pendapat, tetapi pendapatnya tidak mengikat.

Kaum muslim yang menjadi anggota majelis umat berhak membatasi calon Khalifah, dan pendapat mereka dalam hal ini bersifat mengikat, sehingga calon lain tidak dapat diterima.

Adapun fungsi parlemen (legislative) yang paling menonjol di dalam sistem pemerintahan demokratik ada dua1.

Menentukan policy dan membuat undang-undangan. Untuk itu, dewan perwakilan rakyat diberi hak inisiatif, hak amandemen, dan hak budget.

Mengontrol badan eksektutif dalam arti menjaga supaya semua tindakan badan eksekutif agar sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk itu, badan legislative diberi hak kontrok yang bersifat khusus.

Fakta di atas menunjukkan bahwa, majelis umat dalam sistem pemerintahan Islam berbeda dengan parlemen yang ada di dalam sistem pemerintahan demokratik. Bahkan, keduanya adalah institusi yang saling bertolak belakang dan saling bertentangan.

Atas dasar itu, majelis umat tidak boleh disejajarkan dengan parlemen-demokratik. Sebab, asas, tujuan, wewenang dan kewajiban keduanya berbeda dan saling bertentangan. Menyamakan majelis umat dengan parlemen yang ada di dalam sistem demokrasi sama artinya dengan menyamakan kebenaran dengan kekufuran. Seorang muslim tidak boleh mengidentikkan majelis ummat dengan parlemen, apalagi membuat analog hukum. Sebab, keduanya memiliki fakta sangat berbeda dan bertentangan.

Hukum Mencalonkan Dan Dicalonkan Menjadi Anggota Parlemen Dalam Sistem Demokrasi

Meskipun hukum asal pemilu untuk memilih wakil rakyat (perwakilan) adalah mubah, namun demikian, seorang muslim tetap harus memperhatikan syarat-syarat yang ada di dalamnya. Selama syarat-syaratnya sesuai dengan al-Qur’an dan sunnah, maka absahlah aqad perwakilan tersebut. Sebaliknya, jika syarat-syaratnya bertentangan dengan al-Qur’an dan sunnah, maka aqad perwakilan itu batal.

Lantas, di dalam konteks sistem pemerintahan demokratik, apakah seorang muslim diperbolehkan mencalonkan diri atau mencalonkan orang lain untuk menyuarakan aspirasi Islam dan kaum muslim di dalam parlemen? Dengan kata lain, apakah seorang muslim boleh menjadikan parlemen —dalam sistem demokratik— sebagai jalan untuk mendakwahkan dan menyuarakan aspirasi umat Islam? Jawabnya adalah sebagai berikut:

Pada dasarnya, ketika seorang telah menjalin aqad wakalah dengan orang lain sesuai dengan syarat-syarat Islam, maka absahlah syarat tersebut. Bila si fulan mewakilkan aspirasinya kepada fulan yang lain, maka sahlah aqad wakalah tersebut. Demikian juga dalam pemilu saat ini. Seorang muslim boleh dicalonkan atau mencalonkan orang lain untuk menyuarakan aspirasi. Bila perkara yang diwakalahkan adalah perkara mubah, sedangkan rukun dan syarat sah wakalahnya telah dipenuhi, maka sahlah aqad wakalah tersebut.

Namun, persoalannya tidak berhenti hingga di sini saja, akan tetapi berlanjut pada pertanyaan, “Apakah seorang yang dicalonkan untuk menjadi wakil rakyat tersebut —ketika hendak memperjuangkan aspirasi dari orang yang mewakilkan— menggunakan cara dan wasilah yang sesuai dengan syari’at Islam atau tidak? Dengan kata lain, apakah dalam memperjuangkan aspirasi rakyat, wakil rakyat tersebut menggunakan cara-cara dan wasilah Islamiy ataukah tidak? Lantas, apakah pemilu dan parlemen merupakan wasilah Islamiy atau tidak?

Dalam konteks pemilu saat ini, seorang wakil rakyat harus menjadi anggota parlemen dan mengikuti seluruh mekanisme parlemen tatkala hendak memperjuangkan aspirasi rakyat melalui parlemen. Sebab, ketika seseorang hendak berjuang melalui parlemen maka, orang tersebut harus berkecimpung dan terlibat di dalamnya. Tanpa melibatkan dan berkecimpung di dalamnya, seseorang —yang berjuang via parlemen— tidak mungkin bisa menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Padahal, parlemen dan seluruh mekanisme yang ada di dalamnya jelas-jelas bertentangan dengan Islam. Dalam kondisi semacam ini, kita bisa menyatakan dengan tegas bahwa, parlemen (dengan sistem seperti sekarang ini) bukanlah wasilah syar’i untuk memperjuangkan aspirasi Islam dan kaum muslim. Pasalnya, mekanisme parlemen jelas-jelas bertentangan dengan syari’at Islam.

Untuk itu, seorang muslim tetap tidak boleh mewakilkan suaranya kepada orang yang hendak memperjuangkan aspirasi rakyat melalui wasilah yang tidak syar’i (parlemen). Dengan ungkapan lain, seorang muslim tidak boleh menjalin aqad wakalah dengan seseorang yang menggunakan wasilah non syar’i untuk memperjuangkan aspirasinya.

Fakta pertentangan parlemen —asas dan mekanismenya— dengan Islam terlihat dalam perkara-perkara berikut ini:

Pertama, asas yang digunakan pijakan untuk menetapkan undang-undang tidak merujuk kepada ‘aqidah dan syari’at Islam, akan tetapi dibangun berdasarkan paham demokrasi-sekulerisme.

Pada dasarnya, fungsi legislasi (penetapan hukum) merupakan fungsi paling menonjol dari parlemen. Jika fungsi menetapkan hukum ini masih berada di tangan wakil rakyat (anggota parlemen) —sesuai dengan prinsip demokrasi, vox populi, vox dei—, maka kita bisa menyatakan dengan tegas, bahwa keberadaan parlemen semacam ini jelas-jelas bertentangan dengan ‘aqidah dan syari’at Islam, tanpa ada keraguan sedikitpun. Sebab, hak untuk menetapkan hukum ada di tangan Allah SWT semata, bukan di tangan rakyat maupun wakil rakyat.

Di sisi yang lain, keberadaan pemilu dan parlemen juga ditujukan untuk melanggengkan sistem pemerintahan demokratik sekuler. Sebab, pemilu dan parlemen adalah mekanisme yang didesain untuk melakukan proses pergantian kekuasaan dalam sistem demokratik. Pembentukan pemerintahan dan kekuasaan baru harus dilakukan melalui mekanisme pemilu dan parlemen.

Atas dasar itu, gagal atau tidaknya pergantian kekuasaan demokratik-sekuleristik sangat ditentukan oleh gagal atau tidaknya pemilu dan parlemen. Jika pemilu gagal atau digagalkan, maka pergantian kekuasaan tidak akan terjadi, alias terputuslah mata rantai pergantian kekuasaan demokratik-sekuleristik. Akan tetapi, jika mekanisme pemilu dan parlemen ini berjalan dengan normal, maka secara otomatis proses pergantian kekuasaan akan terjadi secara sukses.

Dari sini kita bisa menyatakan bahwa, jika kaum muslim mengikuti pemilu dan melibatkan diri di dalamnya, maka secara tidak langsung, mereka juga turut andil dalam memuluskan proses pergantian kekuasaan dalam sistem demokratik sekuler. Dengan ungkapan lain, mereka juga turut andil dalam melahirkan dan melanggengkan sistem pemerintahan demokratik sekuler. Sebaliknya, jika kaum muslim tidak melibatkan diri dalam pemilu dan parlemen, maka ia telah berperan dalam menggagalkan lahirnya pemerintahan dan kekuasaan demokratik sekuler. Artinya, ia telah berperan dalam menghentikan keberlangsungan sistem pemerintahan demokratik sekuler.

Kedua, mekanisme pengambilan pendapat di dalam parlemen didasarkan pada prinsip-prinsip pengambilan pendapat dalam sistem demokrasi, bukan Islam. Prinsip pengambilan pendapat yang paling menonjol dalam sistem parlemen demokratik adalah suara mayoritas (voting). Padahal, pada perkara-perkara tertentu voting jelas-jelas melanggar prinsip dan syari’at Islam. Misalnya, untuk menetapkan status hukum zina, homo seks, dan lain sebagainya, tidak boleh ditempuh dengan cara voting. Cara penetapan hukumnya harus didasarkan pada prinsip ijtihad dan pendapat yang paling kuat (rajih). Penetapan hukum pada perkara-perkara semacam ini tidak boleh dilakukan dengan cara voting, akan tetapi dengan cara istinbath (menggali hukum dari nash-nash al-Qur’an).

Ketiga; dari sisi keanggotaan. Keberadaan orang-orang kafir di dalam parlemen yang tidak dibatasi kewenangan dan kewajibannya, telah membuka peluang bagi orang kafir untuk menguasai kaum muslim. Kasus di Nigeria membuktikan bahwa pemilu telah membuka pintu lebar bagi kaum kafir untuk menguasai kaum muslim. Seharusnya, kewenangan dan hak orang-orang kafir di dalam parlemen harus dibatasi.

Dalam pandangan Islam, orang-orang kafir tidak boleh memberikan aspirasi atau pendapat dalam hal-hal yang menyangkut urusan penetapan hukum dan pemerintahan. Mereka hanya diperbolehkan menyampaikan laporan-laporan tentang penyimpangan atau kesalahan dalam penerapan hukum, dan tidak diberi kewenangan untuk menyampaikan aspirasi dalam perkara-perkara selain itu. Dengan kata lain, orang kafir hanya diberi kewenangan untuk menyampaikan tindak penyimpangan yang dilakukan oleh penguasa Islam, baik dalam hal buruknya penerapan syari’at Islam di suatu daerah, atau kedzaliman yang dilakukan oleh penguasa Islam. Selain perkara-perkara semacam ini, mereka dilarang menyampaikan aspirasi maupun kritik.

Dari keseluruhan penjelasan di atas, lantas, apakah seorang muslim tetap diperbolehkan melakukan wakalah (dalam hal aspirasi) dengan seseorang yang akan memperjuangkan aspirasinya melalui sebuah mekanisme yang jelas-jelas bathil, yakni parlemen? Jawabnya adalah sebagai berikut:

Meskipun antara rakyat dan calon wakil rakyat telah terjadi aqad wakalah dan sah, akan tetapi selama wakil rakyat tersebut memperjuangkan aspirasi rakyat melalui jalan yang diharamkan —parlemen dan pemilu— tentu akad wakalah itu menjadi batal dan rusak, walaupun pada awalnya, akad wakalah tersebut ditujukan untuk koreksi dan muhasabah. Sebab, syarat untuk duduk di dalam parlemen nyata-nyata bertentangan dengan syarat-syarat Islam.

Melihat fakta dan realitas parlemen dan pemilu sekarang ini, kita bisa menyimpulkan bahwa, melibatkan diri dalam dua aktivitas tersebut adalah tindakan haram. Sebab, untuk menjadi anggota parlemen, para wakil rakyat harus mengakui beberapa prinsip yang bertentangan dengan Islam. Bahkan mereka harus mengakui dan menerima asas parlemen yang tidak berdasarkan ‘aqidah dan syari’at Islam. Dengan kata lain, ada syarat-syarat bathil yang harus diakui oleh siapa saja yang hendak menjadi anggota parlemen.

Salah satu syarat yang bertentangan dengan ‘aqidah Islam’ adalah: setiap calon wakil rakyat harus mengakui prinsip-prinsip sekuler sebagai asas dan dasar negara. Syarat ini harus dipenuhi oleh siapa saja yang ingin menjadi anggota parlemen. Padahal, pengakuan terhadap prinsip dasar sekuler ini jelas-jelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan ‘aqidah Islam. Syarat-syarat tersebut tercantum dengan sangat jelas dalam undang-undang no. 23 tahun 2003, yang mengatur tentang kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Dalam undang-undang no. 23 tahun 2003 tentang Susunan & Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, pasal 20 disebutkan tentang sumpah yang harus diucapkan oleh anggota DPR, DPRD (pasal 56) dan DPD (pasal 36). Isi sumpah itu adalah sebagai berikut:

Demi Allah (tuhan) saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan memenuhi kewajiiban saya sebagai anggota (ketua/wakil ketua) Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan; bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan negara; bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.”

Pada pasal 29 juga dinyatakan dengan sangat jelas bahwa anggota DPR mempunyai kewajiban; (a) melaksanakan Pancasila, (b) melaksanakan UUD 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan; (c) melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan seterusnya.

Fakta di atas telah menunjukkan bahwa syarat-syarat untuk duduk di dalam parlemen adalah syarat-syarat bathil yang bertentangan dengan ‘aqidah dan syari’at Islam. Untuk itu, seorang muslim wajib menolak syarat-syarat tersebut di atas. Dalam sebuah riwayat dituturkan bahwa Rasulullah Saw bersabda:

Setiap syarat yang tidak berdasarkan Kitabullah dan Sunnah RasulNya, meskipun 100 syarat, adalah bathil.”

Jika syarat-syarat keanggotaan parlemen saja sudah bathil, tentunya memilih calon anggota parlemen pun menjadi tidak absah.

Walhasil, meskipun dari sisi wakalah antara calon wakil rakyat dengan rakyat sudah sesuai dengan prinsip Islam, akan tetapi dengan adanya syarat keanggotaan parlemen yang bathil, telah mengubah status hukum wakalah yang mubah menjadi haram. Sebab, wakil rakyat telah menggunakan wasilah yang tidak Islamiy untuk memperjuangkan aspirasi rakyat.

Selain itu, mekanisme pengambilan keputusan di dalam parlemen, keanggotaan, dan tujuan-tujuannya bertentangan secara diametral dengan Islam. Keanggotaan seorang muslim di dalamnya tentu adalah sesuatu yang diharamkan, meskipun ia hanya mengambil satu fungsi saja, fungsi kontrol dan koreksi.

Untuk memberikan gambaran sederhana fakta dan hukum mencalonkan dan dicalonkan menjadi anggota parlemen demokratik dapat diterangkan sebagai berikut.

Fulan-1 telah mengikat akad wakalah dengan fulan-2 dalam perkara aspirasi, koreksi dan pendapat Islam. Fulan-1 sebagai wakil sedangkan fulan-2 adalah muwakkil. Selanjutnya, keduanya mengucapkan sighat taukil. Pada kasus ini, akad wakalah telah terselenggara dan sah menurut syari’at Islam. Sebab, syarat dan rukun wakalah telah terpenuhi. Selanjutnya, fulan-1 (wakil) pergi ke KPU mendaftarkan diri sebagai calon anggota wakil rakyat; atau bisa jadi, fulan-1 telah mendaftarkan diri sebagai calon wakil rakyat, kemudian baru berakad wakalah dengan fulan-2.

Yang perlu dicermati adalah, pada saat wakil (fulan-1) mendaftarkan dirinya menjadi calon wakil rakyat di KPU, dirinya harus mematuhi prinsip-prinsip dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh KPU. Selama syarat-syarat yang diajukan KPU tidak bertentangan dengan Islam, maka secara hukum wakil (fulan-1) diperbolehkan turut serta dan terlibat dalam parlemen dan pemilu. Akan tetapi, selama syarat-syarat yang diajukan KPU tidak sesuai dengan syari’at dan ‘aqidah Islam —meskipun satu syarat—, maka wakil (fulan-1) diharamkan untuk meneruskan menjadi calon wakil rakyat yang berkecimpung di dalam parlemen. Sebab, syarat-syarat yang diajukan oleh KPU telah bertentangan dengan Islam.

Fakta saat ini menunjukkan bahwa ada syarat yang diajukan oleh KPU yang bertentangan dengan Islam. Diantaranya adalah, para calon wakil rakyat harus mengakui asas tunggal dan kesetiaannya dengan sistem sekuler. Pada kondisi semacam ini, maka calon wakil rakyat tidak mungkin bisa berkecimpung di dalam pemilu dan parlemen, dikarenakan pada langkah-langkah awal dirinya telah dicegat dengan syarat-syarat yang tidak Islamiy.

Jika syarat untuk menjadi wakil rakyat saja bathil, tentunya rakyat tidak boleh mencalonkan atau dicalonkan menjadi wakil rakyat.

Seandainya syarat-syarat menjadi anggota parlemen adalah sah, namun mekanisme pengambilan pendapat, tugas, fungsi hak dan kewenangannya bertentangan dengan Islam, maka seorang muslim juga tidak boleh masuk dan menjadi anggota di dalamnya. Sebab, seorang muslim tidak dibenarkan berkecimpung dan melibatkan diri dalam aktivitas-aktivitas yang bertentangan dengan syari’at Islam, atau tolong menolong dalam hal kemaksiyatan. Allah SWT berfirman:

“Dan tolong-menolonglah kamu sekalian dalam hal kebaikan dan taqwa; dan jangan tolong menolong dalam dosa dan kemaksiyatan.” (Qs. al-Mâ’idah [5]: 2).

Ayat ini dengan sharih menyatakan bahwa bekerjasama dan saling tolong menolong dalam kebathilan merupakan bagian dari kemaksiyatan itu sendiri.

Hukum Menjadi Anggota Parlemen

Bila syarat-syarat untuk menjadi anggota parlemen nyata-nyata bertentangan dengan Islam, tentu kita tidak bisa menyatakan bahwa parlemen hanya dijadikan sebagai wasilah untuk menyuarakan aspirasi dan pendapat, sehingga syarat yang bathilpun boleh dilanggar. Atas dasar itu, calon wakil rakyat yang hendak memperjuangkan aspirasi umat Islam diperbolehkan kompromi dengan syarat-syarat bathil ini, walaupun tujuannya adalah untuk melakukan koreksi dan memperjuangkan aspirasi Islam.

Pernyataan semacam ini adalah pernyataan bathil yang tidak sejalan dengan ‘aqidah dan syari’at Islam. Perjuangan untuk menegakkan kalimat Allah yang suci tidak boleh ditempuh dengan cara-cara keji dan bertentangan dengan syari’at Islam.

Di sisi yang lain, keanggotaan dalam parlemen mengharuskan dirinya untuk bertanggungjawab terhadap semua keputusan yang terlahir dari parlemen. Jika parlemen membuat keputusan yang bertentangan dengan syari’at Islam, misalnya, undang-undang perbankan ribawi, maka seluruh anggota parlemen bertanggungjawab atas keputusan itu. Walaupun keputusan itu tidak disetujui oleh beberapa wakil rakyat dari partai Islam, akan tetapi ketika keputusan itu telah ditetapkan, maka ia tetap dianggap sebagai keputusan parlemen, bukan keputusan atas nama sebagian anggota parlemen. Lantas, dalam kondisi semacam ini apa yang dilakukan oleh anggota parlemen muslim?

Dalam kondisi semacam ini setiap anggota parlemen yang konsens dengan syari’at Islam harus keluar dari keanggotaan parlemen, dan tidak boleh hanya sekedar melakukan walk out; jika dirinya tidak bisa mencegah lahirnya keputusan-keputusan yang tidak islamiy. Sebab, seorang muslim harus menghindarkan diri dari keputusan-keputusan yang bertentangan dengan syari’at Islam.

Imam an-Nawawi dalam Syarah Shahih Muslim, ketika menjelaskan hadits Rasulullah Saw, “Barangsiapa melihat kemungkaran, hendaknya ia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka hendaknya ia ubah dengan lisannya. Jika ia tidak mampu mengubah dengan lisannya, maka ubahlah dengan hati; dan ini adalah selemah-lemahnya iman.[HR. Muslim]; menyatakan, bahwa maksud mengubah dengan hati di sini tidak cukup berdiam diri dan menolak dalam hati, akan tetapi jika ia harus menghindari kemungkaran tersebut. Maksudnya adalah, jika seseorang tidak mampu mengubah kemungkaran dengan tangan dan lisannya, maka ia harus menghindarkan diri dan tidak ikut campur dan terlibat di dalamnya. Misalnya, tatkala ada sekelompok orang sibuk membincangkan dan memutuskan aturan-aturan yang bertentangan dengan Islam, maka jika dirinya tidak mampu mengubah keputusan itu, maka ia harus keluar dari forum tersebut dan menunjukkan sikap ketidaksenangannya. Ia tidak diperkenankan tetap duduk, atau bahkan menjadi anggota forum tersebut, meskipun hatinya menolak (Imam an-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, bab al-Imân).

Para Khalifah di masa kejayaan Islam tetap menjatuhkan hukuman cambuk bagi orang yang berada di dalam majelis khamer, meskipun ia tidak ikut serta minum dan hatinya menolak. Para ulama memahami bahwa berdiam diri atau tetap berada di dalam majelis kemaksiyatan sama artinya dengan melibatkan diri dalam kemaksiyatan itu sendiri. Dalam sebuah sabdanya, Rasulullah Saw menggambarkan orang yang berdiam diri terhadap kemungkaran dengan setan bisu.

Haramnya seorang muslim berada dalam suatu forum yang mengolok-olok ayat-ayat Allah SWT, telah ditegaskan oleh Allah SWT di dalam al-Qur’an al-Karim. Dalam surat al-An’âm [6]: 68 disebutkan, “Jika kamu melihat orang-orang yang mengolok-olok ayat-ayat Kami, maka berpalinglah kamu dari mereka, hingga mereka mengalihkan kepada pembicaraan lain. Dan jika kalian dilupakan setan (sehingga kamu duduk di forum itu), maka, setelah kamu ingat, janganlah kalian duduk bersama-sama orang yang dzalim itu.

Ayat ini diperkuat juga dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nisâ’ [4]: 140, “Dan sungguhnya Ia telah menurunkan atas kamu, di dalam al-Kitab ini,”Bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah tidak dipercayai, dan diperolok-olok, maka janganlah kamu duduk beserta mereka, hingga mereka masuk kepada pembicaraan lain; sebab, (jika kalian melakukan seperti itu) maka kamu seperti mereka.”

Dalam menafsirkan surat al-An’âm [6]: ayat 68, Ali ash-Shabuni menyatakan, “Jika engkau melihat orang-orang kafir mengolok-olok al-Qur’an dengan kebohongan dan kedustaan, dan olok-olok, maka janganlah kalian duduk dan berdiri bersama mereka sampai mereka mengalihkan kepada perkataan lain, dan meninggalkan olok-olokan dan pendustaannya.” (Ali ash-Shabuni, Shafwât at-Tafâsîr, jld. I, hal. 397). Imam al-Suddi berkata, “Saat itu orang-orang musyrik jika duduk bersama orang-orang mukmin, dan membicarakan tentang Nabi Saw dan al-Qur’an, orang-orang musyrik itu lantas mencela dan mengolok-oloknya. Setelah itu, Allah SWT memerintahkan kaum mukmin untuk tidak duduk bersama mereka, sampai mereka mengalihkan kepada pembicaraan lainnya.” (Imam ath-Thabari, Jami’ al-Bayan fi Tafsîr al-Qur’an, jld. II, hal. 437).

Dalam menafsirkan surat an-Nisâ’ [4]: 140, Ali ash-Shabuni berkata, “Telah diturunkan kepada kalian, suatu perintah yang sangat jelas bagi orang-orang yang nyata-nyata beriman. Perintah itu adalah; jika kalian mendengar al-Qur’an diingkari dan diolok-olok oleh orang-orang kafir dan para pengolok, maka janganlah kalian duduk bersama orang-orang yang mempermainkan ayat-ayat Allah itu, sampai mereka mengalihkan pada pembicaraan lain dan tidak lagi mengolok-olok al-Qur’an. Namun, jika kalian tetap duduk bersama mereka, maka kalian tidak ubahnya dengan mereka dalam hal kekufuran.” (Ali ash-Shabuni, Shafwât at-Tafâsir, jld. I, hal. 312).

Ayat-ayat di atas dilalahnya qath’i. Dari sisi hukum kita bisa menyimpulkan, bahwa orang yang duduk di suatu forum yang mengolok-olok ayat-ayat Allah, dan mengingkari ayat-ayat Allah, sementara forum itu tidak pernah berubah untuk mengingat Allah, maka siapapun yang ada di dalamnya —meskipun hatinya menolak— telah terjatuh kepada tindakan haram. Haramnya duduk bersama orang-orang yang mengolok-olok, dan mengingkari ayat-ayat Allah, diqarinahkan (diindikasikan) dengan firmanNya, “sebab, (jika kalian melakukan seperti itu) maka kamu seperti mereka.” (Qs. an-Nisâ’ [4]: 140).

Tidak ada keraguan sedikitpun, setiap orang yang terlibat dalam dan berdiam diri terhadap forum-forum seperti itu, telah terjatuh kepada tindak keharaman, dan berserikat dalam kekufuran.

Lantas, apakah fakta parlemen kita sudah terkategori sebagai forum yang mengolok-olok dan mengingkari ayat-ayat Allah SWT, sehingga bisa diberlakukan hukum yang terkandung dalam surat al-An’âm [6]: 68, dan an-Nisâ’ [4]: 140? Jawabnya: parlemen kita telah terkategori sebagai forum yang mengolok-olok ayat-ayat Allah SWT. Ini didasarkan pada kenyataan berikut ini:

Pertama, MPR di negeri ini bertugas (sesuai dengan ketetapan MPR) mengangkat presiden dan wakil presiden. Apakah tindakan semacam ini tidak tergolong tindakan mengolok-olok dan mengingkari ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah. Sebab, pemimpin kaum muslim bukanlah presiden, raja, atau PM; akan tetapi Khalifah/Imam/Amirul Mukminin. Sistem pemerintahan dalam Islam pun bukan presidensil, akan tetapi sistem Khilafah Islamiyyah. Lantas, apakah dibenarkan secara syar’i, ada sekelompok orang berbondong-bondong menjadi anggota sebuah majelis untuk menelorkan produk-produk yang bertentangan dengan syari’at Allah; bahkan, memilih pemimpin dan menegakkan sistem pemerintahan yang sangat bertentangan dengan Islam? Jawabnya sangat jelas: haram.

Kedua, mekanisme pengambilan keputusan di dalam parlemen didasarkan pada prinsip suara mayoritas (voting). Apakah prinsip ini dibenarkan dalam Islam?

Dalam hal-hal tertentu mekanisme pengambilan keputusan memang didasarkan pada suara terbanyak. Misalnya, hal-hal yang berkenaan dengan aktivitas-aktivitas praktis dan hal-hal yang tidak membutuhkan penelitian dan kajian mendalam. Rasulullah Saw pernah mengambil keputusan berdasarkan suara mayoritas untuk menetapkan apakah kaum muslim bertahan di dalam kota atau di luar kota.

Selain perkara di atas, keputusan tidak boleh ditetapkan berdasarkan mekanisme voting. Contoh dari perkara yang tidak boleh ditetapkan berdasarkan voting adalah perkara-perkara yang telah ditetapkan status hukumnya berdasarkan nash-nash syara’. Misalnya, kewajiban mengerjakan sholat lima waktu telah ditetapkan berdasarkan dalil-dalil yang qath’i. Pertanyaannya, apakah dalam pelaksanaan sholat lima waktu kita harus menunggu hasil voting terlebih dahulu? Kita tidak mungkin menjawab, bahwa untuk memutuskan apakah sholat harus dikerjakan atau tidak, harus didasarkan pada hasil voting terlebih dahulu. Sungguh, siapa saja yang menvoting, apakah sholat itu perlu dikerjakan atau tidak, maka dirinya telah terjatuh kepada perbuatan haram.

Keterangan ini semakin menguatkan bahwa, selama mekanisme dan aturan main parlemen bertentangan dengan Islam dan tidak pernah berubah, maka seorang muslim diharamkan menjadi anggotanya dan duduk-duduk di dalamnya, meskipun hatinya menolak dengan cara walk out.

Pertanyaan berikutnya adalah, apa hukum berwakalah dengan seseorang yang mau menerima syarat-syarat yang bathil? Dengan kata lain, bolehkah kita memilih seseorang untuk menyuarakan syari’at Islam, sementara itu wakilnya tersebut mengakui syarat-syarat yang tidak Islamiy?

Jawabnya, akad semacam telah batal dari sisi asasnya. Sebab, jika kita tetap berwakalah dengan dirinya, sama artinya kita mengiyakan syarat-syarat non syar’i yang telah diterima oleh calon wakil rakyat. Oleh karena itu, aqad wakalah yang dijalin dengan calon wakil rakyat yang mengiyakan syarat-syarat bathil adalah aqad yang bathal dan tidak boleh dilanjutkan. Atas dasar itu, mencalonkan diri atau mencalonkan orang lain untuk menjadi anggota parlemen meskipun ditujukan untuk menggunakan salah satu fungsi parlemen, yakni fungsi koreksi dan muhasabah, merupakan tindakan haram yang bertentangan dengan syari’at Islam.

Benar, melakukan koreksi dan muhasabah merupakan kewajiban setiap kaum muslim. Akan tetapi, dalam melakukan koreksi dan muhasabah, seorang muslim mesti terikat dengan aturan-aturan Allah SWT dan menggunakan cara dan wasilah yang sejalan dengan prinsip-prinsip syari’ah.

Seandainya berkecimpung dalam pemilu dan parlemen adalah haram, lantas, apakah ada jalan lain untuk menerapkan syari’at Islam selain melalui parlemen atau pemilu?

Kesalahan Paralaks

Pada dasarnya, pemilu dan parlemen bukanlah satu-satunya cara untuk memperjuangkan syari’at Islam. Masih banyak cara dan alternatif lain yang bisa ditempuh oleh kaum muslim untuk memperjuangkan tertegaknya syari’at Islam. Yang penting, cara yang ditempuh tersebut sesuai dengan ‘aqidah dan syari’at Islam.

Pada dasarnya, pandangan-pandangan keliru tentang pemilu dan parlemen beranjak dari kesalahan paralaks. Kesalahan paralaks ini telah mengakibatkan lahirnya fatwa-fatwa dan strategi perjuangan yang salah. Kesalahan paralaks ini terwajahkan pada pandangan-pandangan berikut ini.

Selama ini, pemilu dianggap sebagai satu-satunya jalan untuk meraih kekuasaan dan menerapkan syari’at Islam. Meskipun mereka tidak menyatakan hal ini secara terbuka, akan tetapi alasan-alasan yang mereka ketengahkan telah menunjukkan dengan sangat jelas, keterjebakan mereka dalam kesalahan paralaks ini. Misalnya, alasan yang menyatakan, bahwa jika tidak mengikuti pemilu, maka parlemen akan dikuasai orang kafir. Muncul juga statement bahwa, mengikuti pemilu berhukum wajib berdasarkan kaedah mâ lâ yatimmu al-wâjib illa bihi fahuwa wâjib, akhdz akhaff al-dhararain, dan sebagainya. Alasan-alasan ini menunjukkan dengan sangat jelas, bahwa mereka telah menganggap pemilu sebagai satu-satunya jalan untuk menerapkan syari’at Islam.

Penerapan syari’at Islam bisa ditempuh melalui jalan haram, selama di dalamnya ada kemashlahatan. Sebagian dari kaum muslim menyadari bahwa ada perkara dan mekanisme tertentu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Misalnya, fungsi penetapan hukum (legislasi) serta mekanisme pemilu untuk mengangkat presiden. Padahal, kewenangan untuk menetapkan hukum tidak ada di tangan parlemen, akan tetapi di tangan Allah SWT. Dari sisi sistem pemerintahan, presiden bukanlah kepala negara yang absah menurut syari’at. Kepala negara yang absah dalam pandangan Islam adalah Khalifah, Imam, atau amirul mukminin. Jika pemilu ditujukan untuk memilih presiden, sama artinya kita telah melanggengkan sistem pemerintahan republik yang sangat bertentangan dengan Islam. Sayangnya, calon-calon wakil rakyat dan sebagian besar masyarakat telah mengabaikan perkara-perkara ini, dengan alasan madharat dan kemashlahatan umat.

Seharusnya, pemilu dipandang sebagai cara (uslub) untuk mengganti kepala negara dan memilih wakil rakyat yang berhukum mubah.

Tatkala kedudukan pemilu sebatas hanya uslub, maka hukum tentang pemilu ditetapkan berdasarkan mekanisme, dan syarat-syarat yang ada dalamnya. Selama syarat-syaratnya sejalan dengan syari’at Islam, maka hukumnya tetap berada dalam wilayah mubah. Sebaliknya, tatkala di dalamnya ada mekanisme dan syarat yang bertentangan dengan Islam, maka terlibat maupun berkecimpung di dalamnya adalah tindakan yang diharamkan oleh Allah SWT. Allahu A’laam

About these ads

11 thoughts on “(Fatwa) Haram Ikut Pemilu

  1. Rais Muhammad

    بسم الله الرحمن الرحيم

    IKUT PEMILU AMERIKA:

    TOLONG-MENOLONG DALAM KEBAIKAN, ATAU MAKSIAT?

    Seorang Muslim wajib terikat dengan seluruh perintah dan larangan Allah, baik dalam perbuatan, perkataan maupun tindakan; kecil ataupun besar. Allah SWT. berfirman:

    وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً

    “Dan tidaklah layak bagi orang Mukmin laki-laki maupun bagi orang Mukmin perempuan, jika Allah dan rasul-Nyat telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) dalam urusan mereka. Barangsiapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat, dengan kesesatan yang nyata.” (Q.s. al-Ahzab [33]: 36)

    Para sahabat -ridhwanu-Llah ‘alaihim- telah bertanya tentang hukum syara’ dalam setiap urusan yang hidup mereka, dan mereka pun terikat dengannya. Ahmad telah mengeluarkan hadits dari Rafi’ bin Khudaij berkata: “Pada zaman Rasulullah saw. kami pernah menangkar tanah, kemudian kami menyewakannya dengan bagi hasil sepertiga dan seperempat dengan makanan yang sudah ditetapkan. Suatu hari, seorang laki-laki yang masih mempunyai hubungan paman denganku mendatangiku, lalu berkata: ‘Kami telah dilarang oleh Rasulullah saw. dari perkara yang bermanfaat, tetapi mentaati Allah dan Rasul-Nya jauh lebih bermanfaat bagi kami. Kami dilarang menangkar tanah, kemudian menyewakannya dengan bagi hasil seperti tiga dan seperempat dengan makanan tertentu.”

    Pemilu Amerika sebentar lagi tiba. Banyak orang bertekad untuk mengikutinya agar bisa keluar dari krisis ekonomi, politik atau memperbaiki hak-hak sipil mereka. Kami ingin menjelaskan kepada, khususnya kaum Muslim, bahwa pemilu-pemilu ini, selain memang tidak akan pernah mengubah apapun yang dihadapi oleh masyarakat, yaitu musibah Kapitalisme dan demokrasi, pada saat yang sama kaum Muslim pun tidak boleh menjadi bagian dari kegiatan pemilu ini. Sebab, pemilu bukan sekedar memasukkan kertas di kotak suara, yang berisi nama calon tertentu, namun pemilu juga merupakan manifestasi perwakilan secara mutlak yang diberikan kepada sang calon, baik presiden, gubenur, anggota Kongres, walikota ataupun yang lain. Hukum syara’ tentang keikutsertaan dalam pemilu (wakalah) ini terkait dengan fakta yang menjadi tujuan pemilu tersebut. Jika pemilu tersebut terkait dengan aktivitas yang haram dilakukan, maka mengikuti pemilu hukumnya juga haram, karena pemilu tersebut bertujuan untuk memilih orang-orang yang akan melakukan perbuatan yang haram. Maka, tidak boleh seorang Muslim memilih seorang Muslim, atau yang lain, baik untuk memerintah, melegalisasi perundang-undangan Kufur ataupun menerapkan hukum-hukum Kufur.

    Merupakan sesuatu yang jelas, bahwa perundang-undangan dan hukum di Amerika tidak berpijak pada Kitab Allah dan Sunah Rasulullah, juga tidak berpijak pada usul dan hukum Islam. Lebih dari itu, semuanya tadi bertolakbelakang dengan Islam. Sebab, perundang-undangan tersebut didasarkan pada akidah Sekularisme, dan menjadikan kedaulatan di tangan rakyat. Ketika memberikan mereka hak legislasi, dan bukannya Allah. Sedangkan UUD dan perundang-undangan di dalam Islam didasarkan pada akidah Islam yang menjadikan hak legislasi hanya di tangan Allah, bukannya manusia. Agama Allahlah yang memerintah manusia dalam seluruh aspek kehidupannya.

    Terdapat banyak nas syara’ yang menjelaskan haramnya memerintah dengan kekufuran dan menerapkan hukum-hukum Kufur. Allah berfirman:

    وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

    “Dan, siapa saja yang tidak berhukum berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang Kafir.” (Q.s. al-Maidah [05]: 44)

    Allah juga berfirman:

    وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

    “Dan, siapa saja yang tidak berhukum berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang Zalim.” (Q.s. al-Maidah [05]: 45)

    Allah juga berfirman:

    وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

    “Dan, siapa saja yang tidak berhukum berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang Fasik.” (Q.s. al-Maidah [05]: 47)

    Kata: yahkum di sini meliputi semua orang yang mempunyai otoritas dan kekuasaan untuk menjalankan urusan dan menerapkannya, baik kepala negara, menteri, maupun pembantu keduanya. Juga firman Allah:

    وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ

    “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.” (Q.s. al-Maidah [05]: 49)

    Ini merupakan perkara yang pasti dari Allah kepada Rasul-Nya dan orang-orang Muslim setelah baginda, mengenai wajibnya memerintah berdasarkan hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah, baik dalam bentuk perintah maupun larangan. Al-Qur’an juga dengan tegas menyatakan kedaulatan hukum syara’, dengan menegasikan keimanan dari siapa saja yang tidak menggunakan syariah sebagai hukum, atau siapa saja yang tidak menjadikan kedaulatan hukum syara’ sebagai penentu dalam hubungan antar sesama individu. Allah berfirman:

    فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً

    “Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” (Q.s. an-Nisa’ [04]: 65)

    Al-Qur’an tidak hanya memerintahkan berhukum, tetapi juga mensyaratkan, selain itu, adanya ketundukan kepada syariah secara mutlak, dan tidak ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya ketika berhukum. Al-Qur’an juga menjelaskan, bahwa hukum Allah tidak boleh disekutukan dengan yang lain. Allah berfirman:

    إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ

    “Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. dia Telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui..” (Q.s. Yusuf [12]: 40)

    Allah berfirman:

    أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً

    “Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya.” (Q.s. an-Nisa’ [04]: 60)

    Dalam ayat ini, Allah mengecam orang-orang yang mengatakan beriman kepada Kitab, Sunnah dan kitab-kitab terdahulu, meskipun begitu mereka ingin berhukum pada selain syariat Allah, atau Taghut.

    Begitu juga dengan aktivitas Kongres, yaitu aktivitas legislasi, sebagai representasi dari rakyat, yaitu menyusun perundang-undangan dan hukum, memberikan persetujuan pada draft dan perjanjian. Ini jelas tidak boleh. Di dalam Islam, legislasi itu hanyalah hak Allah SWT. Karena kedaulatan ada di tangan syara’. Di sini, hak legislasi tersebut ada di tangan anggota Kongres. Ini merupakan bentuk larangan yang dinyatakan dengan tegas, dan pelakunya dikecam, sebagaimana dalam firman Allah SWT:

    اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَـهاً وَاحِداً لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

    “Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah dan (juga mereka mempertuhankan) al-Masih putera Maryam, padahal mereka Hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.” (Q.S. at-Taubah: [09]: 31)

    At-Tirmidzi, dalam kitab Sunan-nya, telah mengeluarkan hadits dari ‘Adi bin Hatim -radhiya-Llahu ‘anhu- berkata: ‘Saya mendatangi Nabi saw. ketika baginda sedang membaca surat Bara’ah:

    اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ

    “Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah dan (juga mereka mempertuhankan) al-Masih putera Maryam.” (Q.S. at-Taubah: [09]: 31)

    Seraya bersabda: ‘Mereka memang tidak beribadah kepadanya, tetapi jika mereka menghalalkan sesuatu untuknya, mereka pun menghalalkannya; jika mereka mengharamkan sesuatu untuknya, maka mereka pun mengharamkannya.”

    Membuat perundang-undangan dengan berpijak kepada UUD Kufur adalah wujud tindakan berhukum kepada selain syariat Allah. Padahal, meninggalkan Kitab dan Sunnah, secara syar’i, hukumnya haram. Allah berfirman:

    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ

    “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.” (Q.s. an-Nisa’ [04]: 59)

    Menyetujui draft dan perjanjian di sini berdasarkan prinsip perundang-undangan Kufur, dan karenanya persetujuan tersebut bertentangan dengan Islam. Allah SWT. Berfirman:

    أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

    “Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (Q.s. al-Maidah [05]: 50)

    Dalam Shahih Muslim, dari Ummu Salamah, telah dinyatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

    سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ ‏‏عَرَفَ‏ ‏بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ

    “Akan ada para penguasa. Mereka ada yang melakukan kemakrufan dan juga kemunkaran. Maka, siapa saja yang mengetahui (kemunkarannya dan tidak mengikutinya), maka dia terbebas dari dosa. Dan siapa saja yang mengingkari (kemungkarannya), maka dia selamat. Tetapi, siapa saja yang rela dan mengikutinya (maka, dia akan celaka). ” (H.R. Muslim)

    Apakah ada yang lebih berat daripada melegalkan draft dan perjanjian pemerintah yang jelas tidak memerintah berdasarkan hukum yang diturunkan oleh Allah, dibanding rela terhadap kemunkaran dan mengikutinya?

    Ada yang mengatakan, Nabi Yusuf –‘alaihi as-salam- telah memerintah dengan hukum Kufur, maka kita pun boleh mengikuti beliau dalam perkara tersebut. Untuk membantah pandangan ini, kami tegaskan, bahwa Nabi Yusuf –‘alaihi as-salam- tetap terikat dengan perintah dan larangan Allah. Bagaimana tidak, beliau adalah Nabi yang maksum? Dan banyak ayat dalam surat Yusuf menjelaskan tentang sejauh mana keterikatan beliau pada perintah dan larangan Allah, hingga beliau pun lebih memilih penjara ketimbang maksiat. Allah SWT berfirman:

    قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ

    “Yusuf berkata: “Wahai Tuhanku, penjara lebih Aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku.” (Q.s. Yusuf [12]: 33)

    Beliau juga mengatakan:

    إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ

    “Sesungguhnya hukum itu hanyalah hak Allah.” (Q.s. Yusuf [12]: 40)

    Lalu bagaiamna dibayangkan, seolah Nabi Yusuf memerintah berdasarkan hukum Kufur?! Juga sudah maklum, bahwa syariat sebelum kita bukanlah syariat bagi kita. Bagi mereka yang tidak setuju dengannya, mereka menetapkan syarat, “selama syariat tersebut tidak bertentangan dengan syariat kita.” atau “selama belum dihapus.” Ayat-ayat sebelumnya, yang telah kami kemukakan ketika mengemukakan keharaman berhukum dengan hukum Kufur, semuanya adalah ayat-ayat yang menyatakan keharamannya secara qath’i, sehingga menurut kaidah ini, dengan tambahan, “selama belum dihapus.” menegaskan ketidakbolehan mengikuti Yusuf dalam perkara tersebut. Begitu pula dengan orang yang menyatakan, bahwa syariat sebelum kita adalah syariat bagi kita, maka dia harus membolehkan sujud kepada manusia, sebagaimana yang terjadi pada zaman Nabi Yusuf, ketika sujud kepada selain Allah diperbolehkan. Jika ada yang mengatakan bahwa sujud kepada selain Allah diharamkan di dalam Islam, karena adanya sejumlah dalil tentang perkara tersebut, maka saya juga harus katakan; apakah semua dalil yang telah kami sebutkan sebelumnya, tentang haramnya berhukum dengan hukum yang tidak diturunkan oleh Allah atau terlibat di dalamnya tersebut tidak layak? Dengan demikian, siapa saja yang mengharamkan sujud kepada selain Allah, dia pun seharusnya mengharamkan berhukum kepada hukum Kufur. Sebab jika tidak, maka dia hanya mengikuti hawa nafsunya, dan itu juga haram hukumnya.

    Tidak boleh mengatakan, bahwa kemaslahatan kaum Muslim mengharuskan untuk ikut pemilu. Sebab, kemaslahatan itu haruslah kemaslahatan yang diakui oleh syariat sebagai kemaslahatan kita. Sementara akal manusia cenderung timpang, berbeda dan kontradiksi dalam menganggap sesuatu; kadang disebut maslahat, kadang mudarat. Allah SWT berfirman:

    وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ

    “Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu.”(Q.S. al-Baqarah [02]: 216)

    Begitu pula dengan kemaslahatan mengikuti pemilu telah banyak ayat dan dalil yang menyatakan, bahwa kemaslahatan tersebut dihapus dan dibatalkan. Kemaslahatan mengikuti pemilu itu juga merupakan kemaslahatan ilusif, tidak nyata, sebagaimana yang dinyatakan oleh orang yang memandang hal itu maslahat. Tidakkah cukup bukti rusaknya anggapan maslahat tersebut ketika kaum Muslim memilih George Bush Jr tahun 2000 M, ketika kaum Muslim mengira bahwa Bush Jr lebih maslahat ketimbang Algore, ketika dia berjanji kepada mereka akan menghapus bukti-bukti intelijen (sebagai bukti persidangan di pengadilan), yang ternyata dia merupakan musibah terbesar bagi khususnya kaum Muslim, dan dunia secara umum.

    Wahai kaum Muslim:

    Sesungguhnya mengikuti pemilu itu merupakan salah satu cara untuk mengintegrasikan Anda dan meleburkan Anda di dalam masyarakat ini, sebagaimana yang terjadi pada kelompok minoritas yang lain, juga untuk melunturkan identitas keislaman Anda, serta menjadikan standar untuk melakukan perbuatan berdasarkan kadar manfaat yang diperoleh, sebagaimana kondisi para penganut ideologi Kapitalis. Setelah itu, dia hanya terikat dengan hukum syariat dalam sebagian perkara ibadah. Sepakterjangnya yang lain, dalam perjalanannya pun berjalan mengikuti maslahat, bukan hukum syariah. Pemahaman dan nilai Islam pun berubah menjadi pemahaman dan nilai Kapitalisme.

    Justru peranan Anda sekarang, ketika sistem Kapitalisme jelas telah gagal dalam mewujudkan keamanan, keadilan dan kehidupan manusia yang mulia, dan contoh paling tepat untuk itu adalah krisis ekonomi saat ini, adalah bukan dengan memberikan suara pada pemilu di sini atau di sana, atau mendukung calon ini atau yang lain. Sebaliknya, Anda berperan mengemukakan contoh keadilan pemerintahan dan ekonomi yang dibangun berdasarkan prinsip, bahwa hukum, legislasi dan kedaulatan itu hanya di tangan Allah Azz wa Jalla, bukan di tangan manusia dan hawa nafsu mereka. Perjuangan terbaik yang seharuskan Anda lakukan untuk diri Anda dan dunia adalah mengemban Islam kepada rakyat negeri ini, sebagaimana kaum Muslim terdahulu mengemban Islam kepada rakyat Indonesia, sehingga mereka berhasil membebaskannya dari kesusahan, kesempitan hidup dan kesedihan dengan meraih kebahagiaan dan kedamaian. Anda juga harus berjuang bersama para pejuang untuk mengembalikan kembali Khilafah berdasarkan tuntunan Nabi. Karena, tidak ada keraguan sedikit pun, bahwa Khilafah itu akan berdiri. Maka, raihlah kemuliaan di dunia dan kemenangan di akhirat.

    Perkara yang halal itu tidak membutuhkan keharaman. Dan, dengan mengikuti hukum-hukum Allah di sana ada kebahagiaan di dunia serta kemenangan di akhirat. Para sahabat Rasulullah saw. bahkan pernah meninggalkan sembilan per sepuluh perkara halal karena takut akan terjatuh dalam keharaman. Lalu, bagaimana gerangan dengan sebagian orang yang tetap memilihnya, bahkan menganggap ikut pemilu sebagai kewajiban? Lalu di mana letak sikap protektif dan ghirah untuk menjaga hukum-hukum Allah?

    Terakhir, kami tegaskan sebagai berikut:

    1- Ikut pemilu, secara syar’i, hukumnya haram. Tidak halal seorang Muslim mewakilkan urusannya kepada calon, baik di pemerintahan maupun legislatif.

    2- Krisis finansial dan politik yang kita saksikan saat ini tak lebih dari buah yang nyata jauhnya manusia dari manhaj Allah dalam bidang pemerintahan, di bawah payung yang disebut Demokrasi Kapitalisme. Allah berfirman:

    وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى

    “Dan siapa saja yang berpaling dari mengingat-Ku, maka dia berhak mendapatkan kehidupan yang sempit, dan kelak akan Kami kumpulkan pada Hari Kiamat dalam keadaan buta.”(Q.s. Thaha [20]: 124)

    3- Dunia saat ini sepakat, khususnya Amerika, bahwa mereka sangat membutuhkan sistem politik dan ekonomi baru yang tidak dibangun berdasarkan hawa nafsu dan pandangan manusia. Dan, kaum Muslimlah yang mampu memberikan sistem ini berdasarkan akidah Islam.

    4- Kaum Muslim di sini berkewajiban untuk mengemban Islam kepada orang-orang non-Muslim sebagai sistem universal yang intinya membawa penyelesaian mendasar bagi semua problem manusia. Mereka juga seharusnya ikut dalam aktivitas untuk mengembalikan sistem politik Islam, yaitu sistem Khilafah Rasyidah yang telah dikabarkan oleh Rasulullah saw. sebagai berita gembira:

    ثُمَّ تَكُوْنُ خِلاَفَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ

    “Kemudian berdiri Khilafah berdasarkan metode kenabian. ” (H.R. Ahmad)

    Allah berfirman:

    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ

    “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasul-Nya, ketika mereka menyerukan kepada kalian apa yang bisa menghidupkan kalian.” (Q.s. al-Anfal [08]: 24)

    29 Syawal 1429 H

    28/10/2008 M

    Hizbut Tahrir Amerika

  2. Mas,
    Jadinya ikut pemilu nggak nih?
    Kalau ikut, Jangan lupa pilih )|(
    :)

    Alhamdulillah saya tidak memilih, karena memilih adalah haram, karena kita mewakilkan suatu keharaman, yaitu melanggengkan sistem kufur.

  3. kurnia

    kang saif…

    dulu hti haramkan pemilu sekarang memubahkannya…
    kenapa ya…..

    Setau saya HTI tidak pernah merubah pendiriaanya. HTI tetap pada kometment Awal klo Hukum Asal Memilih itu adalah mubah sebagai bentuk wakalah. ini dilihat dari sisiwakalahnya.

    tetapi status mubah ini bisa berubah bila yang di wakilkan adalah perkara Haram. jadi pemilu di indonesia apa hukumnya? ya klo di jawab langsung jelas adalah haram.

    tetapi itu jawaban Fiqhyah bukan Politis. klo jawaban Politisnya hukum pemilu di Indonesia adalah “kita lihat dulu apa yang d wakalahkan di dalam parlemen dsb dari sanalah kita bisa mengambil kemsimpulan klo wakalah selama akad-akadnya dan sarat-saranya tidak bertentangan dengan Islam adalah Mubah. :-).

    jadi HTI tidak pernah berubah prinsip cuman cara menjawabnya saja yang berubah.

  4. arman

    waduh, tulisannya kecil2 n buanyak pisan. mata sakit oi….wis gini aja wis, menurut mbak ato mas HTI ini indonesia akhirnya bisa secara terbuka mengumpulkan dana utk Palestina itu hasil karyanya siapa? yg diparlement jg ato bukan? terus yg skr memperjuangkan uu anti pornografi jg siapa mbak ato mas? setuju gak ma uu itu?

    contoh lagi di Turki, kalau seandainya orang2 tingkat ketakwaanya tdk spt mbak ato mas ada di parlement, mau sampai kapan larangan pakai jilbab terus jalan? Alhamdulillah skr ibu negaranya aja pakai Jilbab, dan setelah di poling ulang mayoritas setuju pencabutan larangan Jilbab.

    sbg orang awam nih, saya tdk melihat hasil dari perjuangan mbak n mas HTI utk indonesia yg katanya bergerak di masyarakat dan udah jalan berapa puluh taun mbak ato mas? dan seandainya khalifah akan berdiri lagi utk memimpin dunia, apakah mas2 n mbak2 HTI ini sudah memiliki infrastruktur yg memadai utk itu? seperti kita lihat sendiri, utk merubah negara kecil indonesia aja sudah berapa puluh tahun jg masih belum berhasil.

    mohon maaf kalo ada yg kurang berkenan di hati, itu pertanyaan2 saya yg tidak bisa saya logis dan mungkin saya skr memiliki kesempatan utk mendapat jawabannya.

  5. aslm.ka arman sy SMA kls 2,,mnrt sy pemilu di indo itu tetp haram hkum,y.mw ada yg mmprjuangkn di parlemen atwpun diluar parlemen ttep hram,mw ada hasil positif atwpun tdk tetep haram,krena mslhnya bknlh ada pda ada diparlemen atw tdk ada diparlemen,,tp krn asas parlemennya tdk mrujuk pda hkum syara’ scra kaffah,,jkalau asas parlemen itu a/ kaffah syariat islam maka antum2 yg ada diparlemen pun tentu tkan dipermasalahkn..nah aplg pemilunya,pasti pemilunya pun mnjd wjb..bhkn u/ org HTI pun wajib..
    nmun mslhnya kan jls krn asas nya a/ akal manusia yg notabene dgn”sombong” menyaingi hkum2 Alloh SWT alias demokrasi/kapitalis,yg otomatis pemilunya pun dlm rangka melanggengkan hkum yg menyaingi Alloh SWT tsb..kalau asasnya ideologi islam,,sy jamin,,sy akn ikut pawai dan ikut coblos los lossssss…I love islam

  6. oya mas arman,u/ hasil dr prjuangan HTI..
    tanyain ajah sama pemimpinnya…
    pasti ntar tw,,lgpl bwt apa tw sgala klo emg mrasa g pntg mah…
    klo sy sih tenang2 aja,,coz janji Alloh SWT itu psti N gk pduli ma org2 diparlemen toh sy g prnh nmuin jln bgitu dlm khdpn rasul saw..
    klo rasul saw ajah tdk mlalui jln itu,,u/ apa sy ikuti dan pduliin..
    adapun sy akn pduli scr individualnya bkn pmkirn klompoknya,krna yg nmanya saudara ttep saudara..
    misl tmn sbangku sy slah seorg kader )I( ..
    tp kita akrb tuh,,malah sy pkir dy slah stu shbt trbaik sy…dan kita sling mghargai prbedaan tuh bhkn dy ngdkung prjuangan sy..sy pun slalu mndrong dy u/ ikut brjuang,,tp kykny dy orgnya study orientid,,murobbinya drongin dy brjuang dong…

  7. Difa ulhaq

    orang Islam itu, sebelum bertindak berfikir dulu apakah tindakannya tsb sesuai atau tidak dg hukum syara. Apabila belum ketemu hukumnya mnurut syara, jangan dilakukan. Apalagi yg udah ada hukumnya bahwa tindakan tsb haram, jelas2 ga boleh dilakukan kalau ga mau dikatakan menantang Allah. Trs, kalau aku liat sikap bang arman, membaca dan berusaha tahu hkm pemilu aja sudah apatis duluan, terkesan ga mau tahu dan masa bodoh.. diskusi sm anak sma pun ga pantes, mungkin sm anak SD kali ya?

    sorry, peace man!

  8. D. Ibrahim

    ade SMA dan mba/mas difa yang baik.
    tolong jangan malah menghina, merasa lebih baik ya? klo pun merasa lebih tau ya kasi tau nya dg baik2..

    pertanyaan nya mas arman blom ada yang jawab tuh.. hasil perjuangan nya apa. tolong di jawab, bukan disuruh tanya ke orang lain.

    saya tahu kegiatan HTI masih membentuk masyarakat dengan liqo2.. kalau ada peraturan yang tidak sesuai dgn islam HTI akan menyerukan penentangan, kedua kegiatan itu sudah pernah saya lakukan sewaktu SMA. apa hanya sampai disitu saja bentuk perjuangan nya??

    dan dalam keadaan masyarakat indonesia (khususnya) yang semakin terpuruk ini, apa HTI hanya akan bersuara “menyalahkan sistem yang ada”? apakah itu didengar?
    kalau teman2 HTI memang merasa tidak perlu takut sengasara di dunia, gara2 ikut sistem yang belum islam, apakah teman2 sekalian membiarkan masyarakat indonesia sengsara?

    saya merasa lebih akan melihat hasil HTI, jika melakukan revolusi.
    insyaallah kita disini sama2 memperjuangkan hukum Allah. apakah cara HTI ini efektif dan efisien?

    mohon pencerahan nya.. bukan hinaan seperti post sebelum saya.

  9. arman

    @chichan: wah luar biasa, masih SMA kls 2 pengetahuannya sudah segitu jauh..(jadi malu :”)). biar ndak salah sangka jg ya, temen baik saya jg yg sejalan dg HTI. kita singkron dimana aja, cuman dimasalah sini kita rada berbeda, ya ndak masalah…tujuan kita kan sama, membawa orang masuk sepenuhnya ke Islam. Kita share aja ya, seandainya bahasanya saya rubah, kita jg berdakwah di perlamen dan di masyarakat lebih enak ndak? ada satu parpol islam yg berdakwah di parlemen dan masyarakat. kalau masalah undang2, saya setuju sekali dg antum…uu tdk akan menyaingi hukum Allah, jelas lah. bagaimana kalo bahasanya kita ubah, bahwa uu itu kesepakatan manusia utk hidup bersama, lebih enak ndak? selama kesepakatan itu tdk bertentangan dg Alquran, knp tidak? Jikalau teman2 yg ada di parlement menyepakati uu yg bertentangan dg Alquran, nah saya jg pasti tdk memilih. tp kan kenyataanya malah kebalikannya bukan? saya setuju sekali kalo suatu bentuk pemerintahan ideal itu kekhalifahan. Yakinlah kekhalifahan akan terbentuk lagi, kalau seandainya Allah memberi kita amanah Khalifah dimulai dari indonesia, seneng ndak? seneng kan? Khalifah kan menaungi dunia, ndak gampang donk pastinya. kita perlu infrastruktur pemerintahan jg kan? Manusia kan perlu belajar jg, iya kan?

    Nah saya skr boleh donk nanya, jika seandainya dlm waktu dekat ini antum2 semua diamanahi utk memimpin negara, apakah sudah siap infrastrukturnya, ato mungkin sudahkan antum memiliki rancangan bagaimana membangun negara ini, dan lagi indonesia yg beragam agama, etnis dan budaya ini bagaimana antum bisa menyatukannya?

    ini sifatnya sharing lho, sekali lagi saya katakan, insyaAllah tujuan kita sama, membawa orang menuju islam, hanya di hal ini kita sedikit ada perbedaan dan insyaAllah tdk akan menimbulkan perpecahan di perjuangan kita bersama. makanya kita sharing santai aja.

    @Difa ulhaq: hehehehe, mas ato mbak nih. bagaimana kalau pertanyaan saya balik jg. koq antum memahaminya sempit amat sih. diskusi sm anak sma pun ga pantes jg lah, mungkin sm anak SD jg kali ya? kalo gitu kita masih SD donk….:D

  10. arman

    info aja nih mbak mas, siapa tau ada yg belum baca.

    Pernyataan Hizbut Tahrir Indonesia tentang Pemilu Legislatif 2009

    Nomor: 155/PU/E/03/ 09

    Jakarta, 26 Maret 2009 M/29 R. Awwal 1430 H
    Pernyataan Hizbut Tahrir Indonesia
    tentang

    Pemilu Legislatif 2009

    Indonesia kembali akan menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu). Selain untuk memilih anggota legislatif, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pusat dan Daerah serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD), juga memilih presiden dan wakil presiden. Pemilihan anggota legislatif akan diselenggarakan pada 9 April 2009. Sedang pemilihan presiden (pilpres) putaran pertama akan diselenggarakan pada 5 Juli 2009, dan pemilihan presiden (pilpres) putaran kedua pada pertengahan September 2009.

    Dalam perspektif Islam, pemilu legislatif pada dasarnya bisa disamakan dengan hukum wakalah, di mana hukum asalnya adalah mubah (boleh) selama rukun-rukunnya sesuai dengan ketentuan Islam. Yakni adanya dua pihak yang berakad (pihak yang mewakilkan (muwakkil) dan pihak yang mewakili (wakîl)); perkara yang diwakilkan atau amal yang akan dilakukan oleh wakil atas perintah muwakkil; serta bentuk redaksi akad perwakilannya (shigat taukîl). Selanjutnya yang akan menentukan apakah wakalah ini Islami atau tidak adalah pada amal atau kegiatan apa yang akan dilakukan oleh wakil. Bila kegiatannya bertentangan dengan akidah dan syariah Islam, maka wakalah ini tidak Islami.

    Kegiatan utama wakil rakyat dalam parlemen adalah membuat atau menetapkan undang-undang, selain menetapkan anggaran dan melakukan pengawasan atau koreksi terhadap pemerintah. Berkaitan dengan kegiatan legislasi, harus diingat bahwa setiap muslim yang beriman kepada Allah SWT, wajib taat kepada syariat Islam yang bersumber dari al-Quran dan As-Sunnah, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tidak ada pilihan lain bagi seorang muslim untuk menetapkan hukum kecuali dengan menggunakan syariat Allah SWT.

    Tidak boleh seorang muslim mengharamkan yang telah dihalalkan Allah atau menghalalkan apa yang telah diharamkan-Nya. Tentang hal ini, At-Tirmidzi, dalam kitab Sunan-nya, telah mengeluarkan hadits dari ’Adi bin Hatim radhiya-Llahu ’anhu berkata: ’Saya mendatangi Nabi saw. ketika beliau sedang membaca surat Bara’ah:

    ﴿اتَّخَذ�واْ أَحْبَارَه�مْ وَر�هْبَانَه�مْ أَرْبَاباً مّ�ن د�ون� اللّه� وَالْمَس�يحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أ�م�ر�واْ إ�لاَّ ل�يَعْب�د�واْ إ�لَـهاً وَاح�داً لاَّ إ�لَـهَ إ�لاَّ ه�وَ س�بْحَانَه� عَمَّا ي�شْر�ك�ونَ ﴾

    �Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah dan (juga mereka mempertuhankan) al-Masih putera Maryam.� (Q.s. at Taubah[9] : 31)

    Seraya bersabda: ’Mereka memang tidak beribadah kepadanya, tetapi jika mereka menghalalkan sesuatu untuknya, mereka pun menghalalkannya; jika mereka mengharamkan sesuatu untuknya, maka mereka pun mengharamkannya.�

    Karena itu, menetapkan hukum yang bukan bersumber dari wahyu (al-Quran dan As-Sunnah) adalah perbuatan yang bertentangan dengan akidah Islam. Seorang muslim wajib terikat kepada syariat Allah seraya dan menolak undang-undang atau peraturan buatan manusia yang bertentangan dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT. Berdasarkan keterangan di atas, maka setiap penetapan peraturan perundang-undangan yang bersumber pada selain al-Kitab dan as-Sunnah disebut sebagai aktivitas menyekutukan Allah SWT. Dengan demikian, wakalah dalam kegiatan legislasi yang akan menghasilkan hukum atau peraturan perundangan sekular atau yang bertentangan dengan syariat Islam tidak diperbolehkan.

    Adapun wakalah dalam konteks pengawasan atau koreksi dan kontrol terhadap pemerintah dibolehkan selama tujuannya adalah untuk amar makruf dan nahi mungkar (menegakkan kemakrufan dan mencegah kemunkaran).

    Karena itu, berkenaan dengan Pemilu Legislatif 2009, Hizbut Tahrir Indonesia mengingatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia :

    1. Bahwa memilih dalam pemilu adalah hak, dan setiap penggunaan hak pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT di akhirat kelak. Karena itu, pastikan bahwa hak itu digunakan dengan sebaik-baiknya dengan cara memilih calon anggota legislatif yang baik, yakni yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

    a. Menjadi calon dari partai Islam, bukan dari partai sekuler, yang benar-benar secara nyata terbukti berjuang untuk tegaknya Islam. Asas Islam dari partai itu harus tercermin dalam fikrah yang diadopnya baik menyangkut politik dalam dan luar negeri, sistem pemerintahan, ekonomi, sosial dan pendidikan. Dan semua fikrah itu tergambar dengan jelas hingga siapa saja dengan mudah bisa mempelajarinya. Juga tercermin dalam keterikatan pada syariat Islam dalam kehidupan kepartaian sehari-hari, baik dalam hubungannya dengan anggota maupun dalam hubungannya dengan yang lain dalam kehidupan berparlemen, termasuk dalam soal materi kampanye, strategi dan tatacara yang dilakukan.

    b. Tujuan dari pencalonan itu adalah untuk melakukan muhasabah, bukan legislasi; menghentikan sistem sekuler dan menggantinya dengan sistem Islam. Mewujudkan kehidupan Islam di mana di dalamnya diterapkan syariat Islam di bawah naungan khilafah.

    c. Harus menyuarakan secara terbuka tujuan dari pencalonan itu. Dengan kata lain, calon wakil rakyat itu menjadikan parlemen sebagai mimbar (sarana) dakwah Islam, yakni menegakkan sistem Islam, menghentikan sistem sekuler dan mengoreksi penguasa. Dalam kampanyenya harus menyampaikan ide-ide dan program-program yang bersumber dari ajaran Islam.

    d. Bersungguh-sungguh dalam perjuangan untuk mewujudkan tujuan ini, tegas dan terbuka, tanpa rasa takut dan malu. Dan dalam proses pemilihan tidak menempuh cara-cara haram seperti penipuan, pemalsuan dan penyuapan, serta tidak bersekutu dengan orang-orang sekuler.

    2. Bahwa pemilu harus tidak boleh digunakan untuk melanggengkan sistem sekular karena hal itu bertentangan dengan akidah dan syariah Islam. Selanjutnya, harus terus berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mengubah sistem sekular ini menjadi sistem Islam melalui perjuangan yang dilakukan sesuai dengan thariqah dakwah Rasulullah saw melalui pergulatan pemikiran (as-shirâul fikriy) dan perjuangan politik (al-kifâh as-siyâsi). Perjuangan itu diwujudkan dengan mendukung individu, kelompok, jamaah, dan partai politik yang secara nyata dan konsisten berjuang demi tegaknya syariah dan khilafah; serta sebaliknya menjauhi individu, kelompok, jamaah dan partai politik yang justru berjuang untuk mengokohkan sistem sekuler.

    3. Maka harus diingatkan pula, bahwa perbaikan menyeluruh tidak akan pernah terjadi kecuali melalui perubahan sistem dari tatanan yang sekularistik menuju tatanan yang Islami. Karena itu, meski nanti bakal terpilih tokoh muslim yang Islami sebagai wakil rakyat, umat tidak boleh berhenti berjuang, karena harus diperjuangkan pula perubahan sistem dari sistem yang sekularistik sekarang ini menuju sistem Islam.

    4. Tidak boleh terpengaruh oleh propaganda yang menyatakan bahwa mengubah sistem sekular dan mewujudkan sistem Islam mustahil dilakukan. Tidak boleh ada rasa putus asa dalam perjuangan. Dengan pertolongan Allah, Insya Allah perubahan ke arah Islam bisa dilakukan asal perjuangan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Yakinlah, Allah SWT pasti akan menolong orang yang menolong (agama)-Nya, khususnya dalam usaha mewujudkan kembali kehidupan Islam (isti’nâfu al-hayah al- Islâmiyah) di mana di dalamnya diterapkan syariat Islam dan mengemban risalah Islam ke seluruh dunia dengan kepemimpinan seorang khalifah yang akan menyatukan umat dan negeri-negeri Islam untuk kembali menjadi umat terbaik serta memenangkan Islam di atas semua agama dan ideologi yang ada. Kesatuan umat itulah satu-satunya yang akan melahirkan kekuatan, dan dengan kekuatan itu kerahmatan (Islam) akan terwujud di muka bumi. Dengan kekuatan itu pula kemuliaan Islam dan keutuhan wilayah negeri-negeri muslim bisa dijaga dari penindasan dan penjajahan negeri-negeri kafir sebagaimana yang terjadi di Irak , Afghanistan , Palestina dan di tempat lain.

    5. Kepada aktivis partai politik diingatkan, bahwa sebagai muslim harus benar-benar berjuang untuk tegaknya Islam, yakni terwujudnya kehidupan Islam di mana di dalamnya diterapkan syariah Islam. Bahwa partai politik harus menjadi wasilah atau sarana untuk mencapai tujuan itu. Artinya, partai politik harus benar-benar digerakkan ke arah sana , mulai mulai dari penetapan asas, konsep-konsep atau pemikiran yang diadopsi, perilaku kesehariannya, materi kampanye dan kesungguhannya dalam mewujudkan semuanya tadi di dalam parlemen. Jika semuanya itu dilakukan, itu menunjukkan bahwa partai ini memang benar-benar secara terbuka berjuang bagi tegaknya kehidupan Islam. Perlu diingatkan pula, bahwa Allah SWT Maha Tahu apa yang diperjuangkan; apakah berjuang sungguh-sungguh demi Islam atau sekadar demi jabatan dan kekayaan serta sekadar menjadikan Islam sebagai alat untuk mengelabuhi umat demi meraih tujuan politik. Semua itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.

    6. Akhirnya diingatkan bahwa semua berpulang kepada masyarakat apakah akan membiarkan negeri ini terus diatur dengan sistem sekular dan mengabaikan syariat Islam, sehingga membuat negeri ini terus terpuruk; ataukah sebaliknya bersegera menegakkan syariat Islam sehingga kedamaian, kesejahteraan, dan keadilan benar-benar akan terwujud. Karena itu, umat Islam di Indonesia sebagai pemegang kekuasaan hendaknya memperhatikan momentum pemilu ini. Bahwa Pemilu ini tidak boleh menjadi alat untuk melanggengkan sistem sekular. Sebaliknya, umat Islam harus berusaha untuk menegakkan sistem Islam dan menghentikan sistem sekular.

    Jurubicara Hizbut Tahrir Indonesia

    Muhammad Ismail Yusanto

    Hp: 0811119796 Email: Ismaily@telkom. net

    dukung Parpol Dakwah ya mas mbak, Tujuan kita sama, membawa orang ke islam sepenuhnya, ndak separuh2, tapi sepenuhnya. InsyaAllah dg dukungan antum2 semua impian kita semua bisa terwujud.

    pilih yg angka 8 ya mbak mas….)I(

    Pojok
    Kanan
    ataS

    ALLAHU AKBAR!!!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s